Mahasiswa Berbagai Daerah Serentak Turun ke Jalan, Sosiolog Sebut Bentuk Kekecewaan pada Pemerintah

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta memadati pertigaan Kolombo, Jalan Affandi (Jalan Gejayan), Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada Senin (23/09/2019).

Massa aksi mahasiswa dengan tagar # GejayanMemanggil ini membawa berbagai spanduk dan poster tuntutan menolak antara lain revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU PKS, dan RKUHP.

Aksi serupa juga berlangsung di Malang, tepatnya di depan Gedung DPRD Kota Malang.

Para mahasiswa memprotes sejumlah RUU yang dianggap merugikan rakyat.

Mereka juga memprotes kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Riau yang dianggap dilakukan oleh korporasi.

• Penjelasan Moeldoko Soal Ucapannya yang Menyebut KPK Hambat Investasi

• Jokowi Tolak Tuntutan Mahasiswa untuk Cabut UU KPK

Pemerintah juga dinilai melakukan kriminalisasi terhadap pejuang HAM Veronika Koman dan Surya Anta serta menolak kenaikan iuran BPJS.

Aksi mahasiwa juga dilakukan di Purwokerto, di Bandung dan di depan Gedung DPR/MPR RI.

Berbagai aksi yang dilakukan serentak secara garis besar menuntut hal yang sama, yakni meminta pemerintah membatalkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membatalkan pengesahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi, hingga soal kebakaran hutan.

Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, aksi mahasiswa turun ke jalan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan melihat proses pengesahan sejumlah RUU yang dianggap terburu-buru.

"Ada kecurigaan terhadap Dewan ( DPR) yang kemudian diakomodasi Presiden dengan waktu yang begitu cepat sehingga menimbulkan kecurigaan," ucap Imam Prasodjo kepada Kompas.com, Senin (23/8/2019).

"Tapi begitu tahu informasi yang lebih dalam, banyak pasal yang menimbulkan tanda tanya, bahkan kesimpulan banyak sekali pasal yang seharusnya tidak diundangkan," kata Imam.

• Main Peluk dan Rangkul Sosok Bercadar Bikin Lari Jamaah Wanita, Saat Diinterogasi Ternyata Pria

• BMKG Minta Masyarakat yang Berkulit Sensitif untuk Waspadai Hujan Asam di Area Terdampak Kebakaran

Revisi UU KPK, misalnya, hanya butuh belasan hari hingga disahkan.

Bahkan, kali ini Presiden Joko Widodo langsung memuluskan pembahasan di DPR RI.

Padahal, sejak dulu berbagai pihak mengkritisi pasal-pasal dalam RUU KPK yang dianggap melemahkan KPK.

Penyebab kedua, kata Imam, mahasiswa memprotes pemerintah karena Jokowi seolah terkepung kekuatan oligarki partai.

Maka, mahasiswa beranggapan bahwa presiden harus mendengar langsung keinginan masyarakat, bukan hanya melalui perpanjangan tangan di DPR RI.

• Lalu Lintas di Jalan Raya Jakarta - Bogor Kawasan Nanggewer Saat Ini Ramai Lancar

Sebab, menurut Imam, ada perbedaan pandangan masyarakat umum dengan anggota DPR yang semestinya menyalurkan aspirasi masyarakat.

"Ada semacam gap antara pandangan aspirasi yang mewakili masyarakat, dalam hal ini suaranya disalurkan oleh DPR, dengan aspirasi masyarakat langsung yang jumlahnya substansial," kata Imam.

Menurut Imam, gerakan mahasiswa hari ini murni menyuarakan agar Presiden dan DPR tak main-main dengan regulasi yang tengah mereka bahas.

Pembahasan semestinya dilakukan dengan matang dan tak bisa digodok dalam waktu begitu singkat.

Sebab, implikasinya akan merugikan masyarakat dan membuat sistem berbangsa jadi bobrok.

"Banyak substansi yang perlu dibahas secara tuntas. Tapi kalau menghindar untuk melakukan itu secara hati-hati, maka yang muncul adalah public distrust. Itu bisa menggerogoti legitimasi," kata Imam.

"Jadi lebih baik responnya harus tepat," tutur dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahasiswa Serentak Turun ke Jalan, Bentuk Kekecewaan pada Pemerintah dan DPR?", https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/05290041/mahasiswa-serentak-turun-ke-jalan-bentuk-kekecewaan-pada-pemerintah-dan-dpr-?page=all.
Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Bayu Galih