Protes Perda KTR Kota Bogor, Budayawan Pertanyakan Larangan Asap Kendaraan

Aliansi Masyarakat Tradisi Bogor melakukan aksi treatikal mempertanyakan dan menolak adanya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Protes Perda KTR Kota Bogor, Budayawan Pertanyakan Larangan Asap Kendaraan
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Aliansi Masyarakat Tradisi Bogor melakukan aksi treatikal mempertanyakan dan menolak adanya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rabu (25/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Aliansi Masyarakat Tradisi Bogor melakukan aksi treatikal mempertanyakan dan menolak adanya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Aksi damai yang dilaksanakan di Tugu Kujang tersebut menyusul adanya sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Pengadilan Negeri Kota Bogor atas hasil razia pelanggaran Perda KTR yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor beberapa waktu lalu.

Dalam aksi itu masa yang terdiri dari masyarakat, seniman, dan budayawan tersebut membawa gugunungan yang dituliskan dengan slogan penolakan Perda KTR.

Tak hanya itu masa juga membakar gumpalan tembakau ditengah aksi.

Dalam aksi treatikal tersebut seorang demonstrans meneriakan bahwa 'ngebako' bukanlah tindakan kriminal yang harus diberikan sanksi denda ataupun pidana.

Sementara Penggerak kebudayaan, Bambang Sumantri atau biasa disapa ki Sumantri pun mempertanyakan tentang asap kendaraan yang lebih berbahaya dari asap tembakau.

Aliansi Masyarakat Tradisi Bogor melakukan aksi treatikal mempertanyakan dan menolak adanya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rabu (25/9/2019).
Aliansi Masyarakat Tradisi Bogor melakukan aksi treatikal mempertanyakan dan menolak adanya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rabu (25/9/2019). (TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho)

Ia pun meminta agar Perda KTR Kota Bogor dikaji ulang.

“Hari ini meminta kepada pemerintah untuk merevisi Perda KTR Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2018 untuk memperjuangkan hak perokok karena perokok tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan Perda KTR dan hak perokok ditiadakan, lalu tidak adanya tempat khusus merokok serta tidak adanya akses informasi mengenai produk (larangan iklan dan promosi serta larangan pemajangan produk," katanya Rabu (25/9/2019) disela sela aksi.

Tak hanya itu para peserta aksi juga memandang bahwa larangan merokok bukan hanya sekedar larangan tapi lebih luas kepada tradisi negbako.

Karena banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya dari tembakau.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved