Viral Video Mahasiswa Masuk Gedung DPR, Ketua BEM UI Lantang Sebut Dewan Pengkhianat Rakyat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Sejak Senin (23/9/2019), Mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air telah melakukan aksi.

Mahasiswa kembali berkumpul untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah serta wakilnya di dewan hari Selasa (24/9/2019).

Aksi Mahasiswa itu pun belakangan menjadi sorotan publik.

Hal tersebut terlihat dari trending di media sosial mengenai aksi Mahasiswa di berbagai daerah.

Yang paling teranyar adalah aksi Mahasiswa yang membuahkan hasil yakni diizinkan masuk ke gedung DPR dan berbicara langsung kepada anggota dewan.

Dalam siaran langsung BEM UI Official, terlihat beberapa perwakilan mahasiswa masuk ke gedung DPR.

Ya, perwakilan Mahasiswa tersebut pun diperbolehkan untuk melakukan audiensi dengan beberapa anggota dewan.

Dalam audiensi itu, Ketua BEM UI Manik Marganamahendra diberi kesempatan untuk berbicara lontarkan kritik kepada anggota dewan.

• Kesaksian Fahri Hamzah Soal Ricuh di Sekitar DPR: Mahasiswanya Sudah Tidak Ada, Kayak Kelompok Biasa

• VIDEO Terungkapnya Ibu Bunuh Anak Tiri dan Berhubungan Intim dengan Anak Kandung Depan Mayat Korban

Sambil berbicara tegas, Manik Marganamahendra pun tampak menyampaikan aspirasinya di depan beberapa anggota dewan yakni Masinton Pasaribu fraksi PDI Perjuangan dan politikus Gerindra Supratman Andi Agtas dan Heri Gunawan.

"Bapak-bapak tadi hanya menyampaikan RKUHP dan RUU KPK. Padahal dalam tuntutan ini masih banyak RUU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan," ucap Manik Marganamahendra mewakili Mahasiswa di depan anggota dewan.

Manik pun lantas mengungkit soal tuntutan yang telah Mahasiswa sepakati kepada anggota DPR.

Kesepakatan itu diakui Manik Marganamahendra telah ia berikan kepada sekjen untuk kemudian diserahkan kepada anggota DPR.

Mendengar pengakuan itu, anggota dewan pun menjawabnya dengan singkat.

"Pertanyaan saya sederhana, apakah bapak-bapak mengetahui hasil kesepakatan kami tangap 19 september kemarin ?" tanya Manik Marganamahendra.

"Kalau begitu, kalau teman-teman bersepakat dengan kesekjenan, saya enggak bisa jawab. Karena Anda kan mau bertemu dengan anggota DPR, kalau kalian bersepakat dengan kesekjenan saya ndak bisa wakili," jawab anggota dewan.

Gusar dengan jawaban tersebut, Manik Marganamahendra lantas membuat kesimpulan soal tingkah DPR selama ini.

"Baik ternyata anggota kita, anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita tidak mendengarkan apa yang sudah kita suarakan dari kemarin hingga saat ini," kata Manik Marganamahendra.

• Jokowi Tolak Tuntutan Mahasiswa untuk Cabut UU KPK

• Unjuk Rasa di DPRD Jabar Ricuh, Sejumlah Polisi dan Mahasiswa Terluka Terkena Lemparan

Usai menyampaikan ketidakpuasannya, Manik Marganamahendra kembali mengecam tindakan yang diperlihatkan DPR.

Sebagai perwakilan Mahasiswa, Manik Marganamahendra pun lantas menggumamkan bahwa mereka tak lagi percaya kepada DPR.

"Intinya hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena hari ini kami merasa kecewa.

Tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami untuk menuntaskan reformasi. Kedua bapak-bapak sekalian ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami.

Kemana saja bapak-bapak sekalian kalau kami tanyakan tanggal 19 September kemarin kami sudah mengirimkan surat, tapi bapak tidak ada. Lantas kami kirimkan kepada sekjen. Dan sekjen telah berjanji untuk mengirimkan apa yang sudah kami minta. Ternyata bapak-bapak sekalian masih belum mendengar," ucap Manik Marganamahendra.

Sambil berbicara lantang, Manik Marganamahendra pun kembali mengungkap soal mosi tidak percaya.

Tak hanya itu, Manik juga menyebut bahwa DPR adalah Dewan Pengkhianat Rakyat karena tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat.

"Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat," tegas Manik.

"Kami tidak percaya dengan DPR dan kami yakin pemberantasan korupsi itu harus dilawan. Kami tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kami tidak percaya kepada partai dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami. Hidup Mahasiswa ! Hidup Rakyat Indonesia !" ujar Manik disambut riuh dari Mahasiswa lain.

Mahasiswa Berbagai Daerah Serentak Turun ke Jalan, Sosiolog Sebut Bentuk Kekecewaan pada Pemerintah

Berbagai aksi yang dilakukan serentak secara garis besar menuntut hal yang sama, yakni meminta pemerintah membatalkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membatalkan pengesahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi, hingga soal kebakaran hutan.

Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, aksi mahasiswa turun ke jalan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan melihat proses pengesahan sejumlah RUU yang dianggap terburu-buru.

"Ada kecurigaan terhadap Dewan ( DPR) yang kemudian diakomodasi Presiden dengan waktu yang begitu cepat sehingga menimbulkan kecurigaan," ucap Imam Prasodjo kepada Kompas.com, Senin (23/8/2019).

"Tapi begitu tahu informasi yang lebih dalam, banyak pasal yang menimbulkan tanda tanya, bahkan kesimpulan banyak sekali pasal yang seharusnya tidak diundangkan," kata Imam.

• KKN di Desa Penari Akan Dibuat Versi Film, Produser Komentari soal Joko Anwar Jadi Sutradara

• Tak Bisa Tidur Karena Ada Ular di Bawah Kasur, Setelah Ditangkap Ternyata Ular Berbisa

Revisi UU KPK, misalnya, hanya butuh belasan hari hingga disahkan.

Bahkan, kali ini Presiden Joko Widodo langsung memuluskan pembahasan di DPR RI.

Padahal, sejak dulu berbagai pihak mengkritisi pasal-pasal dalam RUU KPK yang dianggap melemahkan KPK.

Penyebab kedua, kata Imam, mahasiswa memprotes pemerintah karena Jokowi seolah terkepung kekuatan oligarki partai.

Maka, mahasiswa beranggapan bahwa presiden harus mendengar langsung keinginan masyarakat, bukan hanya melalui perpanjangan tangan di DPR RI.

Sebab, menurut Imam, ada perbedaan pandangan masyarakat umum dengan anggota DPR yang semestinya menyalurkan aspirasi masyarakat.

"Ada semacam gap antara pandangan aspirasi yang mewakili masyarakat, dalam hal ini suaranya disalurkan oleh DPR, dengan aspirasi masyarakat langsung yang jumlahnya substansial," kata Imam.

Menurut Imam, gerakan mahasiswa hari ini murni menyuarakan agar Presiden dan DPR tak main-main dengan regulasi yang tengah mereka bahas.

Pembahasan semestinya dilakukan dengan matang dan tak bisa digodok dalam waktu begitu singkat.

Sebab, implikasinya akan merugikan masyarakat dan membuat sistem berbangsa jadi bobrok.

"Banyak substansi yang perlu dibahas secara tuntas. Tapi kalau menghindar untuk melakukan itu secara hati-hati, maka yang muncul adalah public distrust. Itu bisa menggerogoti legitimasi," kata Imam.

"Jadi lebih baik responnya harus tepat," tutur dia.