Diam Saat Bahas Komentar Mahfud, BEM Trisakti - UIN Dimarahi Mantan Aktivis : Kalau Gua Udah Teriak

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Dua Ketua BEM dari UIN dan Trisakti dimarahi oleh mantan aktivis ITB Fadjroel Rachman.

Pasalnya BEM UIN dan BEM Trisakti diam ketika sedang membahas komentar Mahfud MD.

Dalam acara Rosi di Kompas TV, Haris Azhar dan Usman Hamid ditanya soal komentar dari Mahfud MD.

Mahfud MD sempat menyarankan agar Mahasiswa menggelar demo yang bermutu dengan tuntutan yang berbeda.

Menurut Mahfud MD saat itu pemerintah sudah mengabulkan hampir semua tuntutan Mahasiswa.

Meski sudah dikabulkan, gerakan demo Mahasiswa masih saja terus bergulir dengan tuntutan yang sama.

"justru komentar itu yang kurang bermutu, tiga hal yang melatarbelakangi di awal dijelaskan dengan sangat baik, menggugah mereka bergerak Undang-Undang KPK, apakah penundaan KUHP ada hubungannya dengan uu KPK," kata mantan aktivis Trisakti Usman Hamid.

Menurut Usman Hamid, tiga tuntutan Mahasiswa belum sama sekali dipenuhi oleh Pemerintah

"tiga tuntutan pertama saja belum dipenuhi sama sekali, argumen yang sudah dipenuhi itu hanya soal KUHP, tiga isu pertama yang disampaikan mahasisawa, satu KPK, dua Papua dan tiga kebakaran hutan dan lahan, ketiganya tidak ada hubungannya dengan kometar tadi," kata Usman Hamid.

Mantan Aktivis Universitas Nasional Hendrik Dikson Sirait mengatakan sebaliknya.

Menurut Hendrik Dikson Sirait, sampai saat ini pemerintah terus berupaya menyelesaikan masalah di Wamena, Papua.

"ini soal koreksi supaya seimbang aja informasi, Wamena pemerintah sedang berusah menyelesaikan persoalan itu, tidak sederhana juga dan ditambah adanya upaya internasionalisasi terhadap kasus Wamena di papua, bicara juga kedaulatan negara," kata Hendrik Dikson Sirait.

Hendrik Dikson Sirait mengatakan belum lama ini pihaknya bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas kebakaran hutan.

Menurut Hendrik Dikson Sirait, tiga bulan sebelum terjadinya kebakaran hutan Presiden Jokowi sudah mengingatkan Pemerintah Daerah.

"jumat lalu kami bertemu dengan presiden, Presiden juga mengeluhkan, konteks kebakaran sudah diingatkan 3 bulan sebelum kejadian kebakaran hutan itu pada pemerintah daerah karena ranahnya itu adalah otonomi daerah soal itu, bukan kemudian ujug-ujug langsung ke presiden, nah apa kerja pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati ," kata Hendrik Dikson Sirait.