Prabowo Kabarnya Sudah Siapkan Calon Menteri untuk Kabinet Jokowi, Begini Respons Puan Maharani
Prabowo Disebut Telah Siapkan Calon Menteri untuk Jokowi, Ini Tanggapan Puan Maharani
lihat foto
Konsep yang diajukan itu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019, misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah, dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.
Menurut Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait.
Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.
Respons Puan Maharani
Presiden Joko Widodo disebut belum mengajak PDI Perjuangan berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II.
Demikian diungkapkan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan seperti dikutip Kompas.com.
Puan menekankan, keputusan kader Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri.
Melainkan harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.
"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," lanjut Puan.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif Presiden.
Namun hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.
"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. kita lihat saja nanti," tutur dia.
Tanggapan Ketua DPP Partai Golkar
Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily menilai bahwa keputusan Gerindra untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi menyalahi aturan demokrasi.
