Sebut Prabowo Jadi Menteri sebagai Transaksi Biasa, Yunarto Wijaya: Negarawan Itu Menerima Kekalahan

Menurut Yunarto Wijaya, sikap Prabowo yang menerima jadi menteri bukan sikap negarawan, melainkan hanya transaksi politik biasa.

Sebut Prabowo Jadi Menteri sebagai Transaksi Biasa, Yunarto Wijaya: Negarawan Itu Menerima Kekalahan
Kolase Kompas.com dan Youtube Najwa Shihab
Menhan Prabowo Subianto dan Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya 

Sebut Prabowo Jadi Menteri sebagai Transaksi Biasa, Yunarto Wijaya: Negarawan Itu Menerima Kekalahan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menegaskan, sikap Prabowo yang menerima jabatan menteri dari Presiden Jokowi bukan merupakan sikap negarawan.

Pun dengan sikap Jokowi yang memberikan jabatan menteri ke Prabowo Subianto.

Menurut Yunarto Wijaya, hal itu tak lebih dari sekedar transaksi politik biasa.

"Saya ingin meluruskan bahasa-bahasa yang disederhanakan ini negarawan. Ketika Jokowi memberikan jabatan menteri kepada lawan politiknya, Jokowi negarawan. Ketika Prabowo kemudian mengalah menjadi menteri ini negarawan. Itu transaksi, bukan negarawan," jelas Yunarto Wijaya, dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Najwa Shihab, Kamis (24/10/2019).

Menurutnya, seorang negarawan adalah orang yang mengakui kekalahan meski menyakitkan.

"Kalau bicara negarawan, orang yang ketika kalah walaupun menyakitkan, melihat quick count sebagai hasil ilmiah, dia akui dan dia ucapkan selamat tanpa menimbulkan pertentangan," kata dia.

Selain itu, menurutnya seorang negarawan tak akan rela ditunggangi pihak lain yang bisa menimbulkan perpecahan.

"Ketika kemudian dia maju dalam sebuah pemilu, pilkada, dia tahu ada ormas-ormas, pihak-pihak yang menunggangi dengan cara-cara yang memecah belah termasuk SARA, dia akan menolak, itu negarawan," tegasnya.

Sehingga menurutnya, sikap Prabowo Subianto yang mau menerima jabatan menteri belum bisa dikatakan sebagai negarawan.

"Tapi kemudian ketika ada orang yang mendapatkan jabatan dan mau, itu namanya transaksi poliotik. Jadi ini transaksi politik biasa yang belum bisa menjelaskan bahwa Jokowi sudah terbukti sebagai negarawan, dan Prabowo sebagai negarawan," kata dia.

PA 212 Ingin 100 Hari Kerja Prabowo Bisa Pulangkan Habib Rizieq Shihab, Gerindra: Bukan Tugas Menhan

Sempat Disebut Menteri Pencetak Utang, Begini Respon Sri Mulyani Satu Kabinet dengan Prabowo

Yunarto Wijaya di Mata Najwa Rabu (23/10/2019).
Yunarto Wijaya di Mata Najwa Rabu (23/10/2019). (Youtube/Najwa Shihab)

Kemudian kata Yunarto Wijaya, yang bisa dilakukan keduanya untuk menjadi negarawan yakni tidak berubah di posisinya, di mana Jokowi harus menunjukkan dirinya adalah atasan dari Prabowo Subianto.

"Karena ini tidak mudah, pertarungan Pilpres adalah pertarungan dua orang yang visi misinya beda, itu tidak mudah ketika Jokowi menterjemahkan tidak boleh ada menteri yang visi misinya berbeda. Prabowo harus menujukkan dia loyal sebagai bawahan. Kalau itu dilakukan, baru kita bisa bicara mereka telah naik sedikit dari sekedar transaksi politik," bebernya.

Kemudian Najwa Shihab pun menanyakan apa alasan Jokowi memberikan jabatan menteri kepada lawan politiknya yang kalah padahal ia sudah memiliki banyak partai koalisi.

Menurut spekulasi Yunarto Wijaya, ini mengulang kejadian tersanderanya seorang presiden, dulu SBY dan sekarang Jokowi.

"Saya coba maknai Jokowi mencoba memperluas jaringannya, bukan merangkul, memperluas jaringannya yang kemudian bisa jadi bergaining position baru bagi dia sehingga tidak tersandera oleh orang-orang yang merasa berkeringat tadi. Ketika ada 1-2 partai mengancam kalau Anda tidak mengikuti saya, menterinya tidak mengikuti saya, saya keluar," jelasnya.

Loyalitas Prabowo pada Jokowi Dipertanyakan Pasca Jadi Menhan, Adian: Waktu Akan Jadi Penguji

Profil Dokter Terawan Menteri Kesehatan, Terkenal dengan Metode Cuci Otak Hingga Langganan Prabowo

Ia juga mengatakan, Jokowi saat ini mungkin bisa berkata sekarang ia memiliki pasukan baru, dan dirinya akan tetap mendapat mayoritas mutlak.

"Karena itulah yang dipelajari dari zaman SBY jilid ke-2, tidak menjamin ketika menteri-menteri sudah dibagikan, kompensasi telah diberikan, stabilitas politik tercipta, bulan madu hanya tercipta setahun," ujarnya.

Kemudian saat ditanya kenapa Prabowo Subianto diberi jabatan Menteri Pertahanan, Yunarto Wijaya membenarkan pernyataan Adian Napitupulu.

"Ya mungkin juga jawaban Adian jadi benar, mau ke mana lagi kalau nggak gitu kan?," katanya.

Tapi menurutnya, hal itu bisa dilihat dari dua kacamata, di mana misi besar seorang Prabowo Subianto yang memang ingin masuk dalam rekonsiliasi tersebut, dan memang pilihannya hanya Kemenhan.

"Di sisi lain juga itu bisa dianggap, menurut Prabowo mungkin, itu bisa meluruskan sejarah ketika dia berhasil menduduki kembali posisi "yang berkaitan dengan militer, yang terakhir ketika dia jadi letjen itu tidak diakhiri dengan cukup baik, itu yang menurut saya mungkin jadi perhitungan," katanya.

Hal itu pun dibantah oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Puyuono.

"Nggak, untuk mengabdi ke negara," tegasnya.

Penulis: Vivi Febrianti
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved