Kabinet Jokowi Maruf
Merasa Ikut Berjuang Tapi Tak Dapat Jatah Menteri dan Wakil Menteri, Ini Kata Hanura, PBB, dan PKPI
nasib baik tak dialami Partai Hanura, Partai Bulan Bintang ( PBB), dan PKPI yang tak dapat jatah Menteri dan wakil Menteri.
Namun demikian, dia menyatakan wajar seandainya ada beberapa masyarakat yang kaget tak ada perwakilan dari PBB.
Sebab, kata dia, Yusril dianggap pernah tampil terdepan membela paslon 01 di sidang Mahakamah Konstitusi (MK).
"Bagaimana Pak Yusril tampil di MK mematahkan argumen tim hukum 02, dan MK memenangkan Pak Jokowi."
"Maka wajar jika sekarang masyarakat keget ketika PBB tidak mendapat satupun wakilnya di pemerintahan," ucapnya.
Kendati demikian, ia menyatakan tidak masalah dengan keputusan Jokowi.
Sukmo bilang, pihaknya ikhlas telah mendukung penuh dan berjuang memenangkan Jokowi-Maruf Amin.
"Bagi Pak Yusril dan PBB bukan masalah dalam hal ini ditinggal."
"Kemenangan Pak Jokowi yang akan membawa Indonesia lebih baik, jauh lebih penting dibanding sekadar menempatkan kader PBB di pemerintahan," tegasnya
"PBB partai kecil walaupun gagah berani berjuang, tetapi tetap selalu mawas diri."
"Bahwa kekuasaan itu akan datang pada waktunya, ikhlas bekerja tanpa pamrih, tetap kawal Pak Jokowi," paparnya.
• Prabowo Menhan, Pengamat Militer Justru Kaget : Menurut Saya Harusnya Menkopolhukam
• Perjuangan Tetangga Selamatkan Balita yang Dianiaya Ayah Tirinya, Dihadang Kereta Hingga Motor Mogok
Senada, Sekretaris Jenderal PKPI Verry Surya Hendrawan juga mengatakan akan tetap mendukung Jokowi-Maruf Amin, meski kadernya tidak diajak bergabung di pemerintahan.
"Sesuai haluan partai dan sebagai partai pendukung pasangan Jokowi-Maruf."
"PKPI telah berkomitmen sejak awal bukan hanya untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden."
"Namun juga untuk mengawal jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan," kata Verry, Jumat, (25/10/2019).
PKPI, menurut Verry, meyakini penetapan para wamen merupakan keputusan terbaik Presiden dan Wakil Presiden, demi lebih memuluskan roda pemerintahan.