Soroti Anggaran Bolpoin Capai Rp 635 M, Anies Baswedan : Saya Punya 3 Pulpen, Mau Belanja Lagi ?
Anies Baswedan tampak sangat murka begitu melihat daftar anggaran yang harganya dinilai tidak masuk akal.
Penulis: Uyun | Editor: khairunnisa
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Anies Baswedan tampak menanggapi soal hebohnya dana anggaran Disdik DKI seperti pembelian bolpoin dan lem aibon yang capai miliaran rupiah.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bahkan terlihat kesal begitu melihat daftar anggaran yang harganya dinilai tidak masuk akal.
Anies Baswedan sudah menggelar rapat terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai APBD 2020, pada Rabu, 23 Oktober 2019.
Acara rapat Anies Baswedan dan jajarannya ini direkam dan diunggah Selasa (29/10/2019) di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta.
• Daftar Temuan PSI di APBD DKI - Bolpoin Rp 124 M, Komputer Rp 121 M, dan Server Rp 66 M
• Ramai Soal Lem Aibon, Yunarto Kini Soroti Anggaran Ballpoint Capai Miliaran, Ernest: Pake Tinta Cumi
Sebelum video diunggah, perbincangan soal anggaran Disdik DKI capai miliaran itu pertama kali ramai dihembuskan melalui media sosial.
Salah satu anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengunggah temuan ganjil tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.
Fraksi PSI DKI Jakarta ini menemukan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.
Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pembelian bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
• Longsor di Areal Kuburan Desa, Tengkorak dan Tulang Belulang Berserakan
• Misteri Makam Keramat di Pakansari Bogor, Tak Dipindahkan Walau Proyek Stadion Dibangun
Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.
Hal tersebut karena website apbd.jakarta.go.id kini tidak dapat diakses oleh publik untuk mencari anggaran tahun 2020.
Bahkan, William menyinggung agar DPRD ini jangan jadi tukang stempel Gubernur.
“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.
Di lain pihak, ada yang menyebut temuan itu adalah disinformasi belaka.
