Anies Minta Anggaran Aneh DKI Tak Diramaikan, Syamsuddin Haris: Akhirnya Menguap Tanpa Perbaikan
Menurut Syamsuddin Haris, jika tidak diramaikan malah dikhawatirkan akan menguap begitu saja dan tidak ada perbaikan.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Damanhuri
lihat foto
Karena itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperbarui sistem e-budgeting tersebut.
"Kami akan melakukan upgrading (memperbarui) agar kami bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," ucap Anies Baswedan.
Menyoal detailnya, kata Anies Baswedan, pembaruan sistem e-budgeting akan dirilis pada akhir tahun 2019.
"Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan. Insyaallah nanti segera beres," ucap Anies Baswedan.
Menanggapi pernyataan Anies Baswedan itu, Syamsuddin Haris mengatakan justru seharusnya hal itu diramaikan ke publik.
Sehingga ada perbaikan terhadap adanya kekeliruan.
• Wajahnya Diedit Jadi Sosok Joker, Anies Baswedan Beri Komentar Telak : Dengki Enggak Ada Obatnya
• Heran Usai Dilaporkan Fahira Idris karena Meme Joker, Ade Armando : Memang Dia Siapanya Anies ?
Hal itu disampaikan Syamsuddin Haris sambil mengomentari artikel berita soal pernyataan Anies Baswedan tersebut.
Artikel itu berjudul : Heboh Anggaran Aneh DKI, Anies: Jika Salah Dikoreksi, Bukan Diramaikan.
Menurut Syamsuddin Haris, justru jika tidak diramaikan khawatir tidak akan ada perbaikan.
"Semua urusan yg berkenaan dgn kepentingan publik seperti APBD justru harus "diramaikan" secara publik agar ada koreksi thdp kekeliruan kebijakan.
Apalagi, banyak urusan publik yg tdk "diramaikan" akhirnya menguap dan dipeti-eskan tanpa ada perbaikan," tulisnya.
Kata Pengamat
Pengamat Politik Muhammad Qodari menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta yang ingin mengubah sistem e-budgeting di masa pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020.
Pasalnya, Anies Baswedan bukan kali pertama mengubah kebijakan di masa gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Qodari memberikan contoh penghapusan aplikasi Qlue untuk akses keluhan Warga Jakarta.
"Kan Pak Anies sudah mengoreksi kebijakan sebelumnya dalam berbagai aspek, termasuk ada mekanisme pelaporan dari aplikasi. Zaman Pak Ahok kan ada aplikasi pelaporan (Qlue). mungkin dianggap jelek waktu itu, sekarang sama seperti itu dia buang aja," ujar Qodari saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/11/2019).
