Anies Minta Anggaran Aneh DKI Tak Diramaikan, Syamsuddin Haris: Akhirnya Menguap Tanpa Perbaikan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Anggaran aneh di DKI Jakarta.

Menurut Syamsuddin Haris, seharusnya Anies Baswedan tidak menyalahkan pihak yang meramaikan kasus itu ke publik.

Sebab menurut Syamsuddin Haris, urusan yang berhubungan dengan kepentingan publik seperti APBD harus diramaikan.

Hal itu dilakukan agar ada koreksi jika ada kekeliruan dalam kebijakan.

Sebab kata dia, banyak persoalan publik yang tidak diramaikan dan akhirnya menguap begitu saja tanpa ada perbaikan.

Hal itu disampaikan oleh Syamsuddin Haris di akun Twitter miliknya @sy_haris Senin (4/11/2019).

Dilansir TribunnewsBogor.com dari TribunJakarta, Anies Baswedan kembali memberikan tanggapan terkait anggaran lem aibon dan bolpoin bernilai miliaran rupiah yang mendapat sorotan berbagai pihak.

Anies Baswedan mengatakan anggaran lem aibon dan bolpoin yang bernilai miliaran rupiah tersebut sebagai anggaran lucu-lucu.

"Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah akibat kemalasan, keteledoran, atau ini titipan," kata Anies Baswedan, saat acara car free day, di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).

Anggaran lem aibon dan bolpoin bernilai miliaran rupiah tersebut sempat diunggah dalam web apbd.jakarta.go.id.

Satu di antaranya dilakukan Kasubag Tata Usaha Sudin Jakarta Barat Wilayah 1, Sudarman yang meng-klik anggaran lem aibon seharga Rp 8,2 miliaran.

• Anies ingin Ubah Sistem Budgeting, Pengamat: Kenapa Baru Sekarang?

• Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin Tembus Miliaran, Anies Baswedan Bilang Lucu-lucu itu

Kata Anies Baswedan, terdapat kategori satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Di dalam semua organisasi, selalu ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur," ucap Anies Baswedan.

Anies Baswedan menyatakan, sistem e-budgeting tersebut sebaiknya dapat berfungsi baik dan dipergunakan oleh manusia yang rajin dan jujur.

"Kalau sistem itu hanya berfungsi jika penggunanya jujur, jika penggunanya rajin, maka akan kecolongan terus," ujar Anies Baswedan.

Karena itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperbarui sistem e-budgeting tersebut.

"Kami akan melakukan upgrading (memperbarui) agar kami bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," ucap Anies Baswedan.

Menyoal detailnya, kata Anies Baswedan, pembaruan sistem e-budgeting akan dirilis pada akhir tahun 2019.

"Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan. Insyaallah nanti segera beres," ucap Anies Baswedan.

Menanggapi pernyataan Anies Baswedan itu, Syamsuddin Haris mengatakan justru seharusnya hal itu diramaikan ke publik.

Sehingga ada perbaikan terhadap adanya kekeliruan.

• Wajahnya Diedit Jadi Sosok Joker, Anies Baswedan Beri Komentar Telak : Dengki Enggak Ada Obatnya

• Heran Usai Dilaporkan Fahira Idris karena Meme Joker, Ade Armando : Memang Dia Siapanya Anies ?

Hal itu disampaikan Syamsuddin Haris sambil mengomentari artikel berita soal pernyataan Anies Baswedan tersebut.

Artikel itu berjudul : Heboh Anggaran Aneh DKI, Anies: Jika Salah Dikoreksi, Bukan Diramaikan.

Menurut Syamsuddin Haris, justru jika tidak diramaikan khawatir tidak akan ada perbaikan.

"Semua urusan yg berkenaan dgn kepentingan publik seperti APBD justru harus "diramaikan" secara publik agar ada koreksi thdp kekeliruan kebijakan.

Apalagi, banyak urusan publik yg tdk "diramaikan" akhirnya menguap dan dipeti-eskan tanpa ada perbaikan," tulisnya.

Kata Pengamat

Pengamat Politik Muhammad Qodari menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta yang ingin mengubah sistem e-budgeting di masa pembahasan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020.

Pasalnya, Anies Baswedan bukan kali pertama mengubah kebijakan di masa gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Qodari memberikan contoh penghapusan aplikasi Qlue untuk akses keluhan Warga Jakarta.

"Kan Pak Anies sudah mengoreksi kebijakan sebelumnya dalam berbagai aspek, termasuk ada mekanisme pelaporan dari aplikasi. Zaman Pak Ahok kan ada aplikasi pelaporan (Qlue). mungkin dianggap jelek waktu itu, sekarang sama seperti itu dia buang aja," ujar Qodari saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/11/2019).

Qodari juga mempertanyakan sikap Anies yang menyatakan ada temuan kesalahan sistem di tahun pertama ia menjabat.

• Perlukah STNK Berganti dari Kertas Jadi Kartu? Ini Kata Pemerhati Masalah Transportasi

• Ajakannya ke Anies Untuk Diskusi Tuai Perhatian, Tompi : Pas Ratna Sarumpaet Saya Juga Dibully

Saat ini, lanjut Qodari, Anies sudah masuk dua tahun masa jabatannya dan memilih memperbaiki sistem e-budgeting di pertengahan pembahasan anggaran.

"Seharusnya pergantian dari kemarin-kemarin, jangan sekarang," ujar dia.

Sebelumya, Anies Baswedan cenderung menyalahkan sistem digital yang dibuat beberapa tahun lalu. Anies menilai sistem tersebut sebagai penyebab munculnya anggaran-anggaran aneh seperti lem aibon yang viral.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual, sehingga banyak anggaran janggal yang lolos.

Anies juga menyinggung anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana yang mengunggah dan meramaikan kesalahan input yang terjadi di sistem e-budgeting tersebut.

"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Kamis (3/11/2019).