Breaking News:

Uang Ganti Lahan Proyek Tol BORR Dirasa Tak Sesuai, Pemilik Panti Pijat Pilih Bertahan

Pernyataan sikap menolak direlokasi tersebut dilakukan lantaran uang ganti untung bangunan yang ditawarkan oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan atur

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
kios dan bangunan panti pijat di Jalan Sholeh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor 

Laporan wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Puluhan pemilik bangunan di atas lahan sewaan Jalan Sholeh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor yang menjadi lokasi pembebasan lahan pembangunan Tol Bogor Ring Road ( Tol BORR ) seksi IIIA memilih untuk bertahan.

Pernyataan sikap menolak direlokasi tersebut dilakukan lantaran uang ganti untung bangunan yang ditawarkan oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Tim Kuasa Hukum warga yang terkena dampak pembangunan proyek Tol BORR Kemas Buyung Akbar mengatakan bahwa ada sekitar 10 pemilik kios yang meminta bantuan tim kuasa hukum.

Hal itu dikarenakan warga merasa uang ganti untung atau uang pindah yang ditawarkan pemilik lahan tidak sesuai dengan pepraturan perundang-undangan dan peraturan presiden.

"Tuntutan awal kita tegas menolak tawaran dari pemilik lahan karena sesuai peraturan yang berlaku undang-undang nomer 2 tahun 2012 soal pengadaan tanah bagi kepentingan umum yakni turunan peraturan presiden perpres dan kepala bpn itu mengatur hak-hak penggantian wajar pemilik tanah ataupun yang sewa," katanya saat ditemui dilokasi, Kamis (14/11/2019).

Dari laporan yang diterimanya dari warga saat pertemuan dengan pemilik tanah, para penyewa akan diberi uang pindah sebesar Rp 30 sampah Rp 40 juta sesuai ukuran dan jenis bangunan.

Menurutnya kisaran nominal tersebut sangat tidak sesuai.

"Disini posisi warga sebagai penyewa lapak bukan pemilik tanah tetapi kami penyewa lapak sebagai kontrak sah terhadap pemilik tanah yang sah pula, penyewa lapak ini yang membangun sendiri, mengurug sendiri, disini ada usaha ada tempat tinggal dan satu kios ada yang satu hingga tiga kepala keluarga," ujarnya.

Buyung mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak PT Marga Sarana Jabar selaku pemilik proyek.

"Kita sudah dipertemukan dengan direksi PT MSJ yang memberikan saran untuk menyurati berbagai instansi agar bisa dipertemukan dengan pemilik lahan dan meminta transparansi kejelasan uang ganti untung, karena ini uang negara bukan uang pribadi pemilik lahan," ujarnya.

Sementara itu Pemilik Kios Rudi mengatakana bahwa penyewa kios ada yang sudah lebih dari lima tahun menyewa.

"Yang seqa disini ada yang sudah tujub tahun tiga tahun dua tahun beda beda, dan kita menggunakan tanah ini sudah diperbolehkan oleh pemilik lahan untuk diratakan dan dibangun kita punya surat perjanjian sewa yang sah," katanya.

Ia pun meminta agar uang gantu untung bangunan dilakukan secara terbuka.

"Iya kalau tidak kami memilih bertahan disini," katanya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved