Ditanya Jadi Bos Pertamina atau PLN, Ahok Ungkap Kemungkinan Lain : Untuk Kepentingan Orang Banyak
Ahok membenarkan bahwa memang ada dua jabatan yang kemungkinan besar ia emban di BUMN.
Penulis: khairunnisa | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjawab teka-teki soal jabatan yang akan ia emban di BUMN.
Digadang-gadangkan bakal jadi bos BUMN, Ahok memang disebut akan mengepalai salah satu perusahaan yakni Pertamina atau PLN.
Kabar soal Ahok bakal jadi bos BUM itu pertama kali muncul kala dirinya mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (12/11/2019).
Usai bertemu Erick Thohir, Ahok mengungkapkan pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.
"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.
Kabar soal Ahok akan pimpin satu BUMN dibenarkan Presiden Jokowi.
• Ahok Bakal Pimpin BUMN, Segini Gaji yang Akan Diterimanya Jika Jadi Bos Pertamina
• FSPPB Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina, Foto Presiden Serikat Pekerja Hadiri Reuni 212 Tuai Sorotan
Jokowi menyebut publik telah mengetahui kinerja Ahok.
Melansir Kompas.com, Jokowi menyebut Ahok masih dalam proses seleksi.
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Ditanya mengenai apakah Presiden Jokowi yang mengusulkan Ahok sebagai pimpinan BUMN, ia hanya mengulangi pernyataan sebelumnya.
"Ini kan masih proses seleksi," kata Jokowi.
Mengenai peluang lolosnya Ahok menjadi pimpinan BUMN, Jokowi menyebut menyerahkannya pada Menteri BUMN Erick Thohir.
Jokowi juga tidak mengetahui di posisi BUMN mana Ahok akan ditempatkan jika lolos seleksi.
"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.
• Awal Desember, Posisi Pasti Ahok di BUMN Akan Terjawab
• Ini yang Dibicarakan Ahok saat Bertemu Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN
Jokowi membenarkan ada dua jabatan yang kemungkinan diberikan, ketika ditanya posisi komisaris atau bagian direksi yang akan diberikan kepada Ahok.
"Bisa dua-duanya. Tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujar Jokowi.
Kabar yang berhembus kencang itu pun akhirnya dijawab oleh Ahok.
Dalam tayangan Kompas tv berjudul "Jadi Bos Pertamina atau PLN? Ini Jawaban Ahok!", Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun buka suara.
Ahok membenarkan bahwa memang ada dua jabatan yang kemungkinan besar salah satunya ia emban di BUMN.
Hal itu menurut Ahok lantaran Pertamina dan PLN adalah perusahaan BUMN yang paling besar dan paling rumit.
Ahok pun menyinggung soal pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak yang nantinya akan ia emban.
Tak hanya itu, Ahok juga menyinggung soal kemungkinan lain terkait perusahaan yang mungkin ia pimpin, yakni Krakatau Steel.
"Kemarin dia ngomong, yang paling besar yang paling rumit untuk kepentingan orang banyak itu adalah Pertamina dan PLN. Ada Krakatau Steel juga punya 60 anak perusahaan," ucap Ahok usai menghadiri acara di sekolah Ipeka Puri Indah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/19).
• Pernah Jadi Napi, Ahok Boleh Jadi Bos BUMN ?
• Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Jawaban Menteri BUMN Erick Thohir
Meski begitu, Ahok mengaku belum tahu pasti jabatan apa yang akan diamanahkan kepadanya.
Sebab, Ahok masih menunggu keputusan Erick Thohir selaku Menteri BUMN.
"Tapi saya enggak tahu, nanti tanya Pak Erick aja ya. Kan belum pasti juga soalnya kan, masih dipelajari belum pasti juga," kata Ahok.
Besaran Gaji Ahok jika Terpilih sebagai Dirut Pertamina
Melansir Tribun Timur, berdasar laporan kinerja keuangan Pertamina pada 2018, disebutkan jika kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya untuk 17 direksi dan komisaris mencapai 47,23 juta dollar AS atau setara Rp 671 miliar per tahun.
Jika Rp 671 miliar dibagi kepada 17 orang direksi dan komisaris, maka tiap orang menerima Rp 39 miliar setahun atau Rp 3,25 miliar per bulan.
Gaji direksi Pertamina mengalahkan gaji dan tunjangan Presiden Jokowi senilau Rp 62,74 juta per bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.
Bandingkan pula dengan gaji pokok dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta, jabatan yang pernah diduduki Ahok, senilai Rp Rp 8,4 juta per bulan.
Namun, tak hanya itu, setiap bulan Gubernur DKI Jakarta mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000.
Setiap bulan, BPO Gubernur DKI Jakarta mencapai miliaran rupiah.
