Banjir Awal Tahun 2020
Ditantang Anies Baswedan, Menteri Basuki Hadimuljono : Saya Tidak Dididik untuk Debat
Di sisi lain, Basuki menolak debat yang ditantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait metode pengelolaan sungai.
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai metode penanganan banjir normalisasi atau naturalisasi hanya sebuah istilah.
Intinya, sungai harus dilebarkan sehingga volume air yang dikirim dari hulu tidak tumpah melebihi batas tanggul sungai.
"Mau naturalisasi mau normalisasi sama semua. Sungai tetap butuh dilebarkan (supaya tidak banjir lagi)," kata Basuki di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
Banjir di sejumlah daerah Jakarta dan sekitarnya akibat debit air yang terlalu tinggi terlebih saat musim hujan.
“Pelebaran sungai supaya penampung air lebih banyak," papar Basuki.
• Sidak Waduk Pluit, Jokowi Kaget Lihat Alat Berat Pemprov DKI Tak Beroperasi: Alat Engga Jalan?
Di sisi lain, Basuki menolak debat yang ditantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait metode pengelolaan sungai.
"Saya tidak mau debat. Saya tidak dididik untuk debat," ucap Basuki lagi.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya terjadi silang pendapat antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir di Jakarta, usai diguyur hujan lebat belasan jam.
Dalam konferensi pers di kawasan Monas Rabu (2/1/2020), Basuki mengatakan dari total 33 kilometer panjang kali Ciliwung, baru 16 kilometer saja yang sudah dinormalisasi.
Alhasil, panjang kali yang belum dikerjakan normalisasi berdampak pada luapan permukaan air hingga menggenangi wilayah sekitarnya.
Menurut Basuki harus diskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu. Termasuk kali Pasangrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.
Mendengar pernyataan tersebut, Anies yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggah.
Menurut dia, selama tak ada pengendalian aliran air dari Selatan, maka upaya apapun yang dilakukan Jakarta untuk mengatasi limpahan air itu tidak mungkin bisa berdampak signifikan.
"Mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari Selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan," ucap Anies.
• Gaya Dirut KAI Saat Tinjau Banjir di Dipo Bukit Duri, Ini Cerita Sebenarnya
Ia pun mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, meskipun bentangan sungai di wilayah tersebut sudah di normalisasi.
"Artinya, kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," jelas dia.
Jokowi Sidak
Presiden Joko Widodo secara mendadak meninjau Waduk Pluit di Jakarta Utara pada Jumat (3/12020), tak lama setelah banjir melanda DKI Jakarta dan sekitarnya.
Jokowi ingin memastikan semua alat penanganan banjir yang ada di Waduk Pluit berfungsi secara optimal.
Tiba sekitar pukul 08.55 WIB, Presiden langsung mengecek ke lokasi di mana sejumlah alat berat bersandar di sisi Waduk Pluit.
"Ini (alat) enggak jalan?" tanya Presiden kepada operator alat berat yang ada di lokasi, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana Kepresidenan.
"Sedang off dulu, Pak," jawab salah seorang operator.
• Jakarta Dikepung Banjir, Anggaran Triliunan Rupiah Untuk Formula E DKI Dikritik
Setelah berdialog sebentar dengan operator alat berat, Jokowi yang datang hanya dengan dikawal oleh sejumlah anggota Paspampres langsung menuju salah satu rumah pompa Waduk Pluit.
Jokowi kembali berdialog dengan salah seorang petugas yang berada di lokasi sembari berkeliling rumah pompa.
Mengetahui mesin pompa dalam kondisi baik, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun langsung berucap "bagus-bagus" dan mengacungkan jempolnya.
Setelah kurang lebih selama 20 menit berada di sana, Presiden Jokowi meninggalkan Waduk Pluit pada pukul 09.15 WIB.
Dihubungi secara terpisah oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa inspeksi mendadak tersebut dilakukan Jokowi untuk memastikan Waduk Pluit berfungsi dengan baik.
"Presiden tentunya ingin memastikan Waduk Pluit yang berfungsi sebagai tampungan sementara (polder) yang masuk dari Kali Cideng (termasuk Kali Pakin dan Kali Jelangkeng), anak Kali Ciliwung (Kali Besar) dan saluran drainase sekitarnya dapat beroperasi dengan normal," ucap Basuki.
Selain itu, Basuki menambahkan, Waduk Pluit dilengkapi dengan pompa yang fungsi utamanya pada saat kondisi banjir dan pasang air laut (rob), di mana air akan dipompa dari Waduk Pluit ke laut.
Basuki juga menjelaskan bahwa tampungan Waduk Pluit adalah 3,29 juta m3 yang dilengkapi dengan 3 rumah pompa berkapasitas total 49 m3/detik.
"Daerah yang dilayani Waduk Pluit seluas 2080 hektar, termasuk di dalamnya pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan (Monas, Pasar Baru, Mangga Dua, Duri, Kota, dan selainnya). Waduk Pluit menjadi bagian sistem tata air pada kawasan sekitar Istana," ujar Basuki Hadimuljono.
Waduk Pluit berada di bawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Waduk Pluit selesai dibangun tahun 1973, sedangkan pompanya mulai dibangun tahun 1978 dan selesai 1984.
Rehabilitasi terakhir selesai dilaksanakan tahun 2014.(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ditantang Gubernur Anies, Menteri PUPR Basuki: Saya Tak Dididik untuk Debat
