Prabowo Sebut China Negara Sahabat soal Natuna, Susi : Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan

Susi Pudjiastuti minta Prabowo Subianto bedakan antara pencurian ikan dan persahabatan antar negara.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Vivi Febrianti
Kolase Kompas.com
Susi Pudjiastuti minta Prabowo Subianto bedakan antara pencurian ikan dan persahabatan antar negara. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal perairan Natuna.

Susi Pudjiastuti meminta Prabowo Subianto untuk membedakan persoalan antara pencurian ikan dengan persahabatan antar negara.

Sebab, pernyataan Prabowo Subianto soal Natuna ini tampaknya masih santai-santai.

Sebagai informasi, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kembali berhasil mengamankan tiga kapal ikan asing (KIA) asal Vietnam di utara perairan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal ilegal fishing itu antara lain, KP Orca 03, KP Hiu Macan 01,dan KP Hiu 11.

Saat ini, ketiga kapal tersebut sudah dibawa ke pangkalan PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan lokasi terdekat dari Pulau Laut dari pada PSDKP pangkalan Batam, Kepri. Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP pangkalan Batam Muhamad Syamsu Rokhman, melalui telepon mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan.

Bahkan, saat pertama kali nelayan Natuna melaporkan mulai maraknya KIA masuk ke perairan Natuna untuk melakukan pencurian ikan, kapal pengawasan perikanan langsung turun ke lokasi yang dimaksud.

Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal Vietnam yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya sembari berlalu yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal Vietnam tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

 Disebut Tamu Besar di Tahun Baru oleh Jokowi, Jawaban Spontan Prabowo Subianto Jadi Sorotan

 Anies Baswedan Sebut Anak-anak Senang Main Banjir, Yunarto Wijaya Sindir Eks Mendikbud: Luar Biasa

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," ucapnya.

Menanggapi pernyataan santai dari Prabowo Subianto tersebut, Susi Pudjiastuti memperingatkan untuk tidak main-main.

Hal itu disampaikan Susi Pudjiastuti di akun Twitter miliknya @susipudjiastuti Sabtu (4/1/2020).

Susi Pudjiastuti tampak memposting artikel berita dengan judul "Ingin Damai soal Natuna, Prabowo: China Negara Sahabat".

Ia pun kemudian memberikan tanggapannya soal pernyataan tersebut.

Pada komentarnya itu, Susi Pudjiastuti menyertakan video di Kompas TV pada tanggal 7 Oktober 2019.

Artikel di Kompas TV itu berjudul "Susi Pudjiastuti : Kalian Mau Investasi atau Mau Nyolong?".

Kemudian, di Tweet-nya, Susi Pudjiastuti pun meminta Prabowo Subianto untuk membedakan antara pencurian ikan dengan persahabatan antar negara.

"Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan antar negara."

 Kronologi Kapal Vietnam Tabrak Kapal KRI Tjiptadi-381 di Laut Natuna, Ini Penjelasan TNI AL

 BNPB Sebut Sejumlah Wilayah Jabodetabek Masih Tergenang Banjir, Kota Bekasi Tertinggi

Minta Kaji Hubungan Bilateral RI-China

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Charles Honoris meminta pemerintah mengkaji ulang hubungan bilateral antara RI dan China.

Hal ini menyusul pelanggaran wilayah Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau, oleh kapal-kapal China.

"Pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral RI dengan Tiongkok. Berbagai kerja sama bilateral yang sedang dibahas bisa saja kita tunda atau batalkan," kata Charles kepada wartawan, Jumat (3/1/2020).

Menurut Charles, pemerintah bahkan bisa mengajak negara-negara ASEAN lain agar tidak ikut berpartisipasi dalam hubungan multilateral yang diinisasi China.

"Kita juga bisa menggalang negara-negara ASEAN untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif multilateral yang di inisiasi oleh Tiongkok di forum internasional," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang telah melayangkan nota diplomatik protes ke China atas pelanggaran ZEE Indonesia tersebut.

"Sikap Tiongkok lewat Jubir Kemlu-nya yang tetap mengklaim Perairan Natuna sebagai wilayahnya, menunjukkan tidak adanya itikad baik Tiongkok untuk menghormati kedaulatan RI," ujar Charles.

"Setelah Nota Protes diplomatik dilayangkan ke negara tersebut, Indonesia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Tiongkok," imbuhya.

Menurut Charles, tidak ada ruang kompromi bagi China dalam persoalan ini.

 Syahnaz Meringis Perutnya Terasa Kencang, Jeje Govinda Khawatir saat Sang Istri Lama di Dalam Toilet

 Ramalan Denny Darko di Awal Tahun 2020, Sebut Bakal Ada Peristiwa Besar : Terulang Lagi

Charles juga mendorong agar TNI dan aparat penegak hukum tidak ragu-ragu menegakan kedaulatan negara.

Salah satu caranya, kata dia, yaitu dengan memperbanyak patroli di Perairan Natuna.

"Ke depan angkatan bersenjata dan penegak hukum RI hendaknya jangan ragu untuk menegakkan kedaulatan negara. Perbanyak patroli dan pertebal kehadiran negara di perairan Natuna. Segenap rakyat Indonesia pasti mendukung setiap upaya TNI dalam menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI dari intrusi pihak asing," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, kapal asing milik China terpantau memasuki wilayah Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal tersebut terkonfirmasi melakukan pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal.

Coast Guard China juga dinilai telah melanggar kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna.

Menko Polhukam Mahfud MD pada Jumat (3/1/2020) siang telah menggelar rapat bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk membahas persoalan tersebut.

Sejumlah kementerian/lembaga yang diundang yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Bakamla, Panglima TNI, Perwakilan Polri (Kabaharkam). (TribunnewsBogor.com/Kompas.com)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved