Komisi I DPRD Kota Bogor Soroti Pelayanan KTP-el dan Kejelasan Status Karyawan Honorer K2

Diawal masa jabatannya Komisi I DPRD Kota Bogor menyoroti dua persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat.

Komisi I DPRD Kota Bogor Soroti Pelayanan KTP-el dan Kejelasan Status Karyawan Honorer K2
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Komisi I DPRD Kota Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Diawal masa jabatannya Komisi I DPRD Kota Bogor menyoroti dua persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat.

Dua persoalan tersebut menyangkut KTP elektronik atau KTP-el dan persoalan menenai tenaga kerja honorer K2.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima, mengatakan bahwa pihaknya pernah melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Disdukcapil.

Permasalahan yang dikeluhkan warga adalah mengenai ketersediaan blanko.

“Kami mendorong soal KTP-el yang memang menjadi keluhan masyarakat, untuk blanko memang kebijakan dari pusat, tapi diderah kita tetap juga ikut mendorong agar pelayanan tetap berjalan dengan baik, untuk  K2 peranannya sangat kuat tetapi kesejahteraannya belum terjamin," katanya di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Bogor saat memaparkan hasil kerja selama empat bulan diawal masa jabatan Anggota DPRD Kota Bogor.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy menambahkan, bahwa fungsi dan tugas komisi 1 adalah soal pemerintahan dan hukum.

Untuk itu pihaknya terus mendorong agar pelayanan pemerintah kepada masyatakat bisa berjalan dengan baik.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi I Ade Askia yan mendapat banyak keluhan dari tenaga kerja guru honorer terkait status para tenaga K2.

"Komisi I akan konsentrasi terhadap keluahan itu agar tujuan masa usia pensiun mereka masih terjamin kesejahteraannya, Mereka mengabdi untuk masyarakat, jadi harus diperhatikan kesejahteraannya," ujarnya.

Sementara itu mengenai permasalahan KTP-el Anggota komisi I Anna Maria Fadillah mengatakan bahwa DPRD telah mensetujui anggaran Didukcapil terkait penyediaan tinta blanko KTP.

"Untuk blanko memang dari pusat tapi untuk tinta dan cetaknya kan berada di wilayah, kemarin kita tanya cukup tidak anggarannya untuk tinta janhan sampai nanti blanko ada tinta tidak ada, jadi tidak ada alasan lagi bagi Disdukcapil kekurangan anggaran karena kami mengawal melalui Badan Anggaran (Banggar) untuk anggaran pencetakan," katanya

Ditempat yang sama Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor  Sri Kusnaeni menjelaskan selain permasalahan blanko dan K2, komisi I DPRD juga saat ini sedang mengumpulkan data-data untuk menginventarisasi aset Pemkot Bogor.

Nantinya aset pemkot tersebut bisa dioptimalkan untuk warga yang terdampak pembangunan rel ganda.

"Khususnya di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, terkait rencana pembangunan jalur Ganda kereta api Bogor - Sukabumi, jangan sampai terlantar karena bisa dioptimalkan aset-aset milik Pemkot Bogor,” katanya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved