Jokowi Tolak Kepulangan WNI eks ISIS, Yunarto Wijaya: Setahu Saya Bapak Bukan Lagi Tukang Meubel

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya ikut menanggapi pernyataan Jokowi soal memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Indonesia.

Yunarto Wijaya tampak bingung dengan pernyataan Jokowi yang disampaikan melalui akun Twitter @jokowi, Kamis (7/2/2020).

Sebab menurutnya, Jokowi seharusnya memposisikan diri sebagai Presiden.

Namun, pada pernyataannya soal WNI eks ISIS, Jokowi malah menyampaikan pandangannya secara pribadi.

Hal itu pun membuat beberapa tokoh publik bingung, termasuk Yunarto Wijaya.

Seperti diketahui, pemerintah menyebut tengah mempertimbangkan wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan ISIS.

Presiden Jokowi hingga saat ini masih berpendapat menolak kepulangan WNI.

Namun, ada pula yang menyuarakan mendukung pemulangan WNI.

Hingga kini, Presiden Jokowi masih berpendapat untuk menolak memulangkan WNI eks ISIS.

Namun, Jokowi menyebut langkah lebih lanjut akan dirapatkan terlebih dahulu.

• Jokowi Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS, Gus Nadir Beri Kritik: Jelek Sekali untuk Isu Sepenting Ini

• Cerita Arjuna Saat Ingin Bertemu Presiden Jokowi Walau Dalam Kondisi Sakit

• Soroti Isu Andre Rosiade Jebak PSK di Padang, Yunarto Wijaya Tulis Tagar #Andrefor2024

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020) dilansir Kompas.com.

Jokowi menyebut, pemerintah masih memerhitungkan berbagai dampak pemulangan WNI eks ISIS.

Baik dampak positif dan negatifnya, akan dibahas Jokowi melalui rapat terbatas.

Jokowi masih ingin mendengar pandangan masing-masing menteri terkait dalam wacana pemulangan tersebut.

Hal itu juga disampaikan Jokowi dalam akun Twitter-nya @jokowi Kamis (6/2/2020).

Pernyataannya masih sama, yakni Jokowi secara pribadi tidak ingin memulangkan mereka.

"Soal WNI eks organisasi ISIS yang dikabarkan hendak kembali ke Tanah Air, para wartawan bertanya ke saya: bagaimana dengan mereka yang telah membakar paspornya.

Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak.

Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas," tulisnya.

Pernyataan Jokowi itu pun kemudian dikritik oleh Yunarto Wijaya.

Ia bingung dengan pernyataan Jokowi tersebut karena seolah tak mencerminkan dirinya sebagai seorang kepala negara.

• BREAKING NEWS - Korban Ledakan Gas di Bogor Meninggal Dunia

• KRONOLOGI Bocah SD Duel dengan 2 Orang Begal, Polisi: Tubuh Korban Terluka Terkena Celurit

• Dijanjikan Ini oleh Aulia Kesuma Sebelum Habisi Pupung dan Dana, Pembunuh : Kalau Bunuh Saya Gak Mau

Padahal menurutnya, Jokowi saat ini adalah seorang presiden, bukan lagi pengusaha meubel.

Sebab pada Tweet Jokowi itu, presiden menyampaikan pendapatnya secara pribadi.

"Agak bingung sama bahasa "kalau saya",

setau saya bapak bukan lagi jokowi si tukang mebel,

tapi jokowi sang kepala pemerintahan & negara...," tulis Yunarto Wijaya.

Sebelumnya, Tweet itu juga mendapat kritik dari Gus Nadir.

Ia menyebut kalau hal itu tidak elok disampaikan oleh Jokowi.

Bahkan Gus Nadir juga menyebut komunikasi publik pemerintah dalam menangani isu sepenting ini sangat jelek.

Sebab, Jokowi terkesan membenturkan pendapat pribadinya dengan proses pengambilan kebijakan di rapat terbatas.

"Saya gak paham dgn pernyataan Presiden @Jokowi
ini.

Jelek sekali komunikasi publik pemerintah menangani isu sepenting ini.

Presiden sdg membenturkan sendiri pendapat pribadi beliau dg proses pengambilan kebijakan di rapat terbatas.

Kurang elok," tulisnya.

• Hotman Paris Terkejut Dengar Cerita Kehaluan Sunda Empire : Dia Masih Saudara Barbie Kumalasari ?

• Resmi Jadi Ayah, Young Lex Merasa Hidupnya Naik Level hingga Lebih Hemat

• Jadwal Tes SKB CPNS 2019 - Tahapan Selanjutnya Setelah Lolos Seleksi Tes SKD, Catat Tanggalnya !

Mahfud MD Juga Tolak

Menteri kordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menyatakan sikapnya yang menolak pemulangan 600-an WNI eks ISIS untuk kembali ke Indonesia.

Sikap Mahfud MD sama dengan Presiden Jokowi yang juga menolak kehadiran para teroris pendukung ISIS di Suriah tersebut.

Lantas, apa yang membuat Mahfud MD menolak kehadiran WNI Eks ISIS di Indonesia?

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, melihat mulai dari mudharotnya.

FOLLOW:

Menurutnya, jika para WNI eks ISIS tersebut nantinya dipulangkan, maka nanti bisa menjadi masalah di Indonesia.

Jika itu terjadi, maka akan menjadi virus baru di masyarakat, karena mereka jelas pergi ke sana untuk menjadi teroris.

"Kalau ke sini kan harus dideradikalisasi dulu," ungkap Mahfud MD di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Sedangkan pelaksanaan deradikalisasi waktunya terbatas sehingga bila setelah deradikalisasi diterjunkan ke masyarakat bisa saja kembali memiliki paham teroris.

"Kenapa? karena di tengah masyarakat nanti dia di isolasi, dijauhi. Kalau dijauhi nanti dia jadi teroris lagi kan. Tetapi kalau tidak dipulangkan juga dia punya hak sebagai warga negara untuk tidak kehilangan statusnya sebagai warga negara," tambah Mahfud.

"Kalau ditanya ke Mahfud tentu beda. Kalau Mahfud setuju untuk tidak dipulangkan karena bahaya bagi negara dan itu secara hukum paspornya bisa saja sudah dicabut, ketika dia pergi secara ilegal ke sana. Kita juga tidak tahu kan mereka punya paspor asli atau tidak," kata Mahfud.

Wacana pemulangan WNI Eks ISIS mencuat seusai dibahas Menteri Agama Fachrul Razi.

Sementara keputusan dipulangkan atau tidak akan ditentukan Presiden Joko Widodo pada Mei 2020 usai hasil kajian rampung.

"Kalau asli pun bila pergi dengan cara seperti itu, tanpa izin yang jelas dari negara, mungkin paspornya bisa dicabut.

Itu artinya dia tidak punya status warga negara dan dari banyak negara yang punya (warga bekas anggota ISIS) belum ada satupun yang menyatakan akan dipulangkan.

Ada yang selektif, kalau ada anak anak yatim akan dipulangkan, tapi pada umumnya tidak ada yang mau memulangkan teroris ya," jelas Mahfud.

Namun bila ditanya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud mengaku sampai hari ini Pemerintah belum memutuskan apakah 660 WNI yang terlibat "foreign teroris fighter" atau teroris pelintas batas akan dipulangkan atau tidak.

"Belum diputuskan karena ada manfaat dan mudharotnya masing-masing.