Bu RT Geram Data Pasien Corona Dibocorkan Wali Kota Depok, Najwa Shihab Sindir Pejabat Serampangan

Akan tetapi, bu RT ini makin syok dan geram dengan pernyataan dari pejabat berwenang dalam menanggapi pasien virus corona yang merupakan warga Depok.

Pasalnya, pihak pejabat tersebut memberikan pernyataan yang simpang siur.

"Tapi yang membuat kami syok, satu soal privasi data yang viral, yang kedua statemen otoritas yang data dari A - Z itu beda-beda semua,"

"Dan itu banyak menyakitkan. Menyakitkan pasien, menyakitkan lingkungan kami, dan itu simpang siur," paparnya.

"Jadi kami bingung, mana sih yang harus kami pegang informasinya?" tegas bu RT.

Kemudian, bu RT ini menyinggung pernyataan dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Somad.

"Pertama statement dari Wali Kota Depok yang menyatakan bahwa perumahan Studi Alam Indah itu eksklusif, tidak saling kenal satu smaa lain. Padahal warga kami itu ghuyub, saling mengenal dan banyak ruang untuk saling ketemu," ungkap bu RT Anis Hidayah.

"Banyaklah informasi simpang siur yang menyangkut perumahan kami dan itu gak benar," tegasnya.

• INFO LALU LINTAS - Jalan Jalak Harupat Pagi Ini Tersendat, Kemacetan Mengular Hingga Jalan Sudirman

• BREAKING NEWS - Bos Penambang Emas Ilegal di Bogor Ditangkap, Penghasilannya Puluhan Juta Per Bulan

Ditambah lagi dengan Wali Kota Depok yang ungkap beberkan secara detail nama dan alamat lengkap pasien virus corona.

"Nama, alamat persis itu disampaikan oleh Wali Kota yang seharusnya mesti apa yang harus dilakukan pertama, siapa sih yang menyebar luaskan data pasien," kata Anis Hidayah.

Padahal data pasien itu seharusnya dilindungi seperti halnya di negara lain.

"Setahu kami data pasien di berbagai negara itu dilindungi, diproteksi bahkan nick name saja tidak ada."

"Bahwa ada pasien satu, dua, tiga misalnya tetapi ini begitu diumumkan oleh presiden semua datanya viral bahkan Wali Kota menyebut nama dan alamatnya," tambahnya

Sehingga, bu RT Anis Hidayah pun meminta agar ada tindakan lebih tegas terkait penyebaran data pasien.

Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah mendahulukan atau berdasar dari informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terjadi simpang siur.