Cegah Corona Kalimantan Timur Diisukan Lockdown, Gubernur Buka Suara Singgung Kekurangan Alat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pernyataan Gubernur Kalimantan, Isran Noor mengenai lockdown baru-baru ini menuai perhatian.

Untuk diketahui bahwa keputusan lockdown atau karantina suatu wilayah demi pencegahan virus corona ada di tangan pemerintah.

Presiden Jokowi pun sebelumnya telah mengimbau kepada kepala daerah agar tidak menerapkan lockdown begitu saja.

Namun belakangan Isran Noor justru menyampaikan hal yang langsung menuai perhatian.

Beberapa waktu lalu Kalimantan TImur dikabarkan bakal menerapkan local lockdown.

Kebijakan local lockdown tersebut dibahas dalam rapat terbatas tindakan antisipasi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur, Senin (16/3/2020).

"Kebijakan local lockdown ini harus kita ambil. Tujuannya jelas, agar covid-19 tidak masuk Kaltim dan kita semua selamat. Tidak perlu kita ribut yang lain. Yang penting, kita upayakan semua selamat,” tegas Isran Noor seperti dilansir dari laman Tribun Kaltim.

Terbaru, Isran Noor mengklarifikasi kabar local lockdown di Kalimantar Timur.

• Menteri Keuangan Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan Ikut Jamin Pasien Virus Corona

• Siswa Belajar di Rumah, XL Axiata Bagikan Kuota Gratis Tiap Hari untuk Aplikasi Belajar Online

Isran Noor menjelaskan bahwa apa yang ia sampaikan dalam rapat tersebut bukan berarti akan melakukan lockdown.

"Ini mohon maaf media ini suka ngadu-ngadu kepala daerah dengan presiden,

sebenarnya bukan lockdown, tapi diisukan kenapa kita tidak melakukan local lockdown,

maka di surat edaran gubernur itu jelas-jelas itu adalah untuk antisipasi tidak menyebutkan local lokdown," ujar Isran Noor seperti dilansir dari tayangan YouTube Talkshow tvOne, Rabu (17/3/2020).

Isran Noor sendiri tak menampik jika aktivitas warga Kalimantan Timur di luar ruangan mulai berkurang.

Hal itu tak terlepas dari keputusan menghentikan aktivitas belajar mengajar di sekolah dan lain sebagainya sebagai antisipasi penyebaran virus corona.

Adapun keputusan lainnya yakni melarang masyarakat hingga pejabat negara untuk bepergian ke luar negeri.

"Kalau perkantoran kita merujuk protokol yang disampaikan bapak Presiden bagaimana bekerja jarak jauh dengan menggunakan sistem online,

kemudian sekolah ada sebagian yang punya peralatan yang sudah teraplikasi dengan baik ya silakan,

kalau bisnis itu tak bisa melarang secara ketat tapi mengimbau kepada mereka," paparnya.

Isran Noor melanjutkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu.

"Itu berdasarkan hasil kami melakukan rapat, rapat dengan kepala-kepala daerah se-Kalimantan Timur, pimpinan-anggota DPRD baik provinsi atau kabupaten kota," katanya.

• Rincian 19 Pasien Virus Corona yang Meninggal Dunia, DKI Jakarta hingga Lampung

• Tangani ODP dan PDP Corona, RSUD Kota Bogor Bentuk Tim Khusus

Hal yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan itu adalah permintaan dari masyarakat Kalimantan Timur.

"Dasarnya adalah karena permintaaan masyarakat yang muncul, kita tidak bisa juga tidak merespon, permintaannya kenapa kita tidak melakukan itu termasuk lockdown itu,

jangan disebut lockdown nanti jadi salah lagi," jelasnya.

Adapun hal lain yang membuat pihaknya mengambil keputusan tersebut yakni kurangnya peralatan untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Kemudian ini berdasarkan masalah-masalah yang di lihat di Kalimantan Timur ada kekurangan alat-alat,

ada yang disebut dengan seperti masker itu kurang,

kemudian disinfektannya boleh dikatakan hampir tidak ada, kemudian untuk keperluan petugas medis misal baju baju astronot itu sangat terbatas," ungkapnya.

Terkait hal itu, Isran Noor menyebut jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI.

"Kita melakukan revisi beberapa anggaran atau program untuk pengadaaan barang itu,

kita juga sudah berkordinasi dengan Kemenkes mengenai pengadaan atau penyediaan daripada alat penlidung diri para petugas," tandasnya.

Tonton videonya:

Tanggapan Jusuf Kalla soal Indonesia lockdown

Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi penjelasan soal munculnya isu lockdown seiring merebaknya virus corona.

Jokowi menjelaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020) kemarin.

Dikatakannya bahwa saat ini pemerintah belum ada rencana untuk melakukan lockdown.

"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.

Jusuf Kalla pun menanggapi peryataan Jokowi mengenai belum ada rencana lockdown.

Mantan Wakil Presiden RI itu menyinggung soal kondisi sebenarnya masyarakat Indonesia.

Menurutnya, keputusan lockdown memang berada di tangan pemerintah.

"Memang lockdown itu mesti keputusan pemerintah, kalau pemerintah tidak memutuskan itu tentu kita ikut pemerintah," ujar Jusuf Kalla seperti dilansir dari tayangan YouTube tvonenews, Selasa (17/3/2020).

Ia melanjutkan bahwa persoalan yang kini mesti dipikirkan terkait virus corona bukan soal lockdown atau tidak.

Melainkan soal kondisi sebenarnya masyarakat Indonesia pasca pandemi virus corona mulai merebak.

"Bukan soal lockdown atau tidak, beberapa hal perlu membatasi, pertama kita harus mengetahui dulu kondisi sebenarnya,

sebagai contoh, Korea sudah memeriksa lebih dari 200 ribu rakyatnya sehingga diketahui ada 8000 yang kena,

kita baru sempat mengetes lebih 1000 sehingga tentu itu yang didapat tidak banyak," tuturnya.

Jusuf Kalla lantas menyoroti soal ketersediaan tempat pemeriksaan yang ada.

"Sangat baik dan sudah dijalankan bahwa pemerintah memperbanyak tempat pemeriksaan, tempat tes

kalau mengetahui keadaan sebenarnya baru pemerintah bisa ambil tindakan," terang Jusuf Kalla.

Hal penting saat ini, lanjutnya, masyakarat harus bisa melindungi dirinya dari virus corona.

Satu di antaranya dengan menghindari keramaian.

"Kan kita tahu semua, corona itu berjangkit mewabah dari orang ke orang, saya kira sudah terlalu banyak itu didiskusikan,

jadi setuju semua bahwa keramaian harus kita kurangi, ada caranya kalau ketemu, kebersihan dijaga di semua lingkungan, tangan dijaga semua," urai Jusuf Kalla.

Fadli Zon sarankan lockdown

Anggorta DPR RI, Fadli Zon memberikan tanggapannya terkait wacana lockdown atau isolasi wilayah demi mencegah penyebaran lebih luas virus corona di Indonesia.

Untuk diketahui bahwa sejumlah negara telah memberlakukan lockdown nasional maupun lockdown parsial.

Beberapa negara yang melakukan lockdown antara lain Denmark mulai 12 sampai 26 Maret, Italia 10 Maret sampai 3 April, dan Irlandia dari 12 sampai 29 Maret.

Adapun yang melakukan lockdown parsial atau hanya beberapa wilayah saja antara lain Spanyol 4 kota, Filipina kota Manila, dan China kota Wuhan.

Menurut Fadli Zon, Indonesia sendiri seharusnya sudah menetapkan status darurat nasional bahkan melakukan lockdown.

"Kalau kita lihat Amerika baru beberapa hari ini dia tetapkan status darurat nasional, menurut saya Indonesia sudah harus menetapkan status darurat nasional dan mungkin lockdown untuk sementara waktu," ujarnya dalam program Apa Kabar Indonesia Malam.

Fadli Zon sendiri tak menampik ada risiko jika Indonesia melakukan lockdown.

Pasalnya, hal itu bakal berimbas pada perekonomian.

Namun Fadli Zon meyakinkan jika lebih baik tidak terlambat dalam menghadapi virus corona ini.

"Lebih bagus kita tidak terlambat daripada kemudian kita terlambat dan wabah ini makin besar, makin sulit terkendali, saya tahu dilemanya persoalan ekonomi," ucapnya.

"Sebuah persoalan dilema yang berat tapi kita harus buat kalkulasi.

Jadi lebih bagus lakukan lockdown sekarang secara keseluruhan mungkin melalui pemerintah provinsi kabupaten kota, kemudian setelah itu kita bisa mengendalikan daripada kita tidak melakukan itu nanti kita terlambat," tambahnya.

Lebih lanjut Fadli Zon mengatakan bahwa jangan menganggap enteng persoalan pandemi Covid-19.

Meski begitu, Fadli Zon juga mengimbau agar tidak panik dalam menghadapi virus corona ini.

"Kalau menurut saya surat dari Dirjen WHO kemarin itu harus ditanggapi serius, itu pasti melalui kajian mendalam kita tak boleh anggap enteng soal corona virus, kita juga tidak perlu panik, harus serba terukur dan tepat," terangnya.