Breaking News:

Virus Corona di Bogor

Penerapan PSBB di Kota Bogor Tunggu Evaluasi Kemenkes, Pemkot Masih Lengkapi Persyaratan

Dedie mengatakan bahwa saat ini Pemkot suda memiliki data warga miskin Kota Bogor yang sudah selesai disusun oleh Dinsos.

TRIBUNNEWSBOGOR.COM/LINGGA ARVIAN NUGROHO
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat diwawarancarai usai rapat kordinasi dengan DPRD Kota Bogor terkait rencana pengajuan PSBB kepada gubernur dan pemerintah pusat, Selasa (7/4/3020) di Gedung DPRD Kota Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor melalui Provinsi Jawa Barat sudah mengajukan rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) kepada Kementerian Kesehatan.

Pengajuan tersebut dilakukan menyusul adanya pengajuan PSBB DKI Jakarta yang sudah mulai diterapkan sejak, Jumat (10/4/2020).

Saat dikonfirmasi kapan persetujuan PSBB dari Kemenkes akan diputuskan, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melengkapi persyaratan persyaratan administrasi untuk penerapan PSBB.

"Dan terkait pengumuman PSBB, kita tunggu hasil evaluasi Menkes," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima TribunnewsBogor.com, Sabtu (11/4/2020).

Sambil menunggu keputusan PSBB Pemkot Bogor juga terus melakukan pendataan dan singkronisasi data warga yang terkena dampak ekonomi.

Dedie mengatakan bahwa saat ini Pemkot suda memiliki data warga miskin Kota Bogor yang sudah selesai disusun oleh Dinsos.

"Itu yang terdata dari program Kemensos jumlahnya aekitar 71.000 KK (Kepala Keluarga), mereka yang terdaftar dalam data itu sebagian besar sudah menerima bantuan rutin dan masuk Program Keluarga Harapan (PKH), untuk miskin baru (Misbar) dan mereka pegawai yang terdampak Covid-19 sedang didata dan masuk program Kartu PraKerja," katanya.

Untuk warga yang terdampak nantinya akan dipenuhi dari bantuan Pusat dan Provinsi Jawa Barat, bantuan Pemkot Bogor

Sementara itu khusus warga yang terkena dampak dan mengalami kesulitan ekonomi menengah kebawah yang belum tercover dua sumber diatas akan ditanggulangi Pemkot.

"Iya akan disesuaikan dan ditanggulangi menyesuaikan anggaran yang tersedia, termasuk program Padat Karya," katanya.

Selain itu, untuk menangani Covid-19 Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran sebesar Rp 348 Miliar yang dipangkas dari anggaran beberapa dinas.

"Itu alokasi APBD Kota Bogor tahun 2020 untuk penangan covid-19 di Kota Bogor, rinciannya untuk kesehatan Rp 309 miliar, untuk penanganan jaringan pengaman sosial Rp 36 miliar, untuk penanganan dampak ekonomi Rp 3 miliar," ujarnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Vivi Febrianti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved