3 Penumpang KRL yang Positif Covid-19 Bukan Warga Kota Bogor, Satu Tinggal di Sukabumi

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Tiga dari 325 penumpang di Stasiun Bogor yang menjalani tes swab PCR positif Covid-19.

Hasil pemeriksaan test swab PCR tersebut langsung diumumkan secara terbuka oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kadinkes Kota Bogor Dr Sri Nowo Retno mengatakan tiga orang yang positif Covid-19 tersebut bukan warga Kota Bogor.

"Bukan warga Kota Bogor, jadi dua orang di Jakarta ,satu tinggal di Sukabumi," katanya Rabu (6/5/2020).

Sementara ituW ali Kota Bogor Bima Arya meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin (4/5/2020).

“Memang sudah berkurang 60 persen. Dari keadaan biasa sampai PSBB itu berkurang 60 persen. Tapi 40 persen ini adalah orang-orang yang bekerja disektor yang dikecualikan seperti perbankan, cleaning service, apotek, minimarket, logistik,” ujar Bima.

Ia menyatakan, harus ada evaluasi kebijakan agar PSBB yang sedang berlangsung tidak menjadi hal yang sia-sia.

“Jadi opsi pertama paling ideal adalah stop (operasional KRL) total. kedua, memperketat di sini (stasiun). ketigamungkin dievaluasi layanan gerbong dan jadwalnya semaksimal mungkin,” jelasnya.

“Opsi lain yang bisa diambil mungkin memaksimalkan layanan antar jemput dari perusahaan yang dikecualikan boleh beroperasi selama PSBB di seputar Jakarta. Jadi ada perusahan, pabrik atau unit ekonomi apapun silahkan menyediakan layanan bagi karyawannya. Jadi lebih terkontrol,” tambahnya.

Berdasarkan kajian epidemiologi, kata dia, yang terpapar Covid-19 itu mayoritas dari kerumunan seperti stasiun dan pasar.

“Kerja keras kita di PSBB ini adalah stasiun dan pasar. Terbaru, hasil tes swab 3 orang dinyatakan positif kemarin itu kan dari stasiun. Dan ini Orang Tanpa Gejala (OTG), dia berkeliaran tapi bisa mematikan orang,” katanya.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut, lanjutnya, akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi dasar perubahan kebijakan.

“Tidak bisa tidak, harus ada evaluasi kebijakan. Kemarin kita koordinasi di Whatsapp Group 5 kepala daerah. Kita akan bersurat lagi lebih detail memberikan opsi-opsi tadi untuk dibahas oleh kementerian,” pungkasnya.