Cara Melaporkan Penyaluran Bansos dan BLT Bermasalah, Hubungi WA 08111022210 dengan Format Ini

ayanan WhatsApp tersebut tidak menerima telepon melainkan hanya pesan saja dan nomor tersebut tidak untuk melakukan pendaftaran penerima bansos Kemens

Editor: Ardhi Sanjaya
Tribunnews/JEPRIMA
Seorang karyawan saat menghitung mata uang dalam bentuk pecahan Rp 50.000 dan pecahan Rp 100.000 di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat 

Penerima BLT ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35 persen dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya.

Penyaluran dana desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat.

Kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.

BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa.

Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran dana desa tahap III.

Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di Jatim Sudah 5.006 keluarga menerima BLT Rp 600 ribu  

Bupati Jombang, Mundjidah Wahab menyerahkan  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Bupati Jombang, Mundjidah Wahab menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Istimewa)

 Sebanyak 5.006 keluarga terdampak covid-19 di Jawa Timur kini mulai menerima bansos pertama dari bantuan langsung tunai dana desa.

Total ada sebanyak Rp 3 miliar dana BLT DD yang disalurkan untuk keluarga penerima manfaat di Jawa Timur tersebut.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan BLT DD tersebut sudah mulai dicairkan sejak akhir bulan April 2020. Pencairan BLT DD ini merupakan pencairan dana desa pertama di Indonesia.

BLT DD ini merupakan intervensi pertama dari pemerintah yang diterima oleh warga terdampak. Bahkan bansos ini mendahului realisasi Bantuan Sembako, Pra Kerja dan Bansos Tunai yang lain.

"Dana Desa ini uangnya sudah ada di desa sehingga diharapkan Pemerintah Desa bisa segera menyalurkan BLT DD kepada keluarga miskin yang terdampak covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sembako, PKH, Pra Kerja dan Bansos Tunai dari Kemensos," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/5/2020).

Sesuai aturan, penerima BLT DD ini adalah keluarga penerima manfaat yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sumber: Kompas.com
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved