Anies Curhat ke Media Asing karena Frustrasi, Yunarto Wijaya: Buruan Kerjain Janji, Bukannya Ngeluh

"Kami sudah rapat dengan rumah sakit- rumah sakit di Jakarta , membahas apa yang kami sebut pneunomia Wuhan- waktu itu belum ada istilah covid-19," ujar Anies.

Tak hanya itu saja, Anies menambahkan bahwa saat awal kasus mulai terbaca di wilayah kepemimpinannya, dirinya tak diberi izin mengambil tindakan.

Tindakan tersebut berupa tes Corona saat ada kasus covid-19 terungkap pertama kali.

Ia mengatakan bahwa sempat mengirim beberapa sampel dari orang-orang yang diyakini pemprov DKI Jakarta rentan covid-19.

Namun hasil dari sampel orang-orang tersebut membuat Anies bingung lantaran hasilnya selalu negarif sampai akhir bulan Februari lalu.

"And then when the numbers started to go up continuously, at that time we were not allowed to do testing. So whenever we have cases, we send the samples to the [national government-controlled] national lab. And then the national lab will inform, positive or negative. By the end of February, we were wondering why it is all negative?"

"Dan kemudian ketika jumlahnya mulai naik terus, pada waktu itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali kami memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke lab nasional [yang dikendalikan pemerintah]. Dan kemudian lab nasional akan menginformasikan, positif atau negatif. Pada akhir Februari, kami bertanya-tanya mengapa semuanya negatif? "

Dalam wawancara tersebut, Anies pun mengungkap rasa frustasinya pada pemerintah pusat terutama Kementerian Kesehatan.

Baca Juga: Jasa Didi Kempot Kenalkan Stasiun Balapan pada Dunia, Warga Usul Patung sang Maestro Campursari Didirikan di Stasiun Kebanggaan Orang Solo, Wali Kota Solo : Tak Perlu Pakai Petisi, Sudah Kami Pikirkan

"From our side, being transparent and telling [people] what to do is providing a sense of security. But the Ministry of Health felt the other way around, that being transparent will create panic. That's not our view."

"Dari sisi kami, transparan dan mengatakan sebenarnya ke publik adalah bentuk memberikan keamanan bagi warga. Namun Menteri Kesehatan memandang berbeda, menurutnya tranparansi hanya bikin panik." (Vivi Febrianti/TribunnewsBogor.com/Grid.id)