Jokowi Naikkan Iuran BPJS di Tengah Pandemi, Gus Nadir: Bertentangan dengan Pertimbangan Hukum MA

Sehingga, tak bisa serta merta membebankan kepada rakyat.

"Memang saat itu naiknya iuran BPJS sampai 100%.

Tapi yg dipersoalkan dlm argumen MA bukan besar atau kecilnya prosentase kenaikan iuran BPJS tetapi naiknya iuran itu karena kesalahan kelola BPJS.

Cari solusi lain utk mengoreksinya, bukan dg membebankan kpd rakyat.

Begitu kata MA," tuturnya.

"Dengan kata lain, MA tidak mau ada kenaikan iuran BPJS.

Nah, skr pemerintah Jokowi menaikkan lagi iuran BPJS yg tdk setinggi sebelumnya," tambahnya.

Ia pun menyebut kalau keputusan Jokowi ini bertentangan dengan putusan MA.

• Pengakuan Mucikari Postitusi Online Aceh, Sediakan 5 Mamah Muda untuk Layani Pria Hidung Belang

• Roy Kiyoshi Akui Sudah Ramal Dirinya Diciduk, Laode: Gak Usah Diramal, Kalau Pakai Narkoba Ditangkap

Gus Nadir pun mengatakan kalau kenaikan ini bisa kembali digugat ke MA.

"Menurut saya keputusan Jokowi yg terbaru ini bertentangan dg pertimbangan hukum MA sehingga kenaikan iuran BPJS bisa digugat kembali ke MA.

Bukan besar-kecilnya kenaikan iuran, tapi alasan & konteks kenaikannya itu tidak pas. Sekian.
#GakUsahPakaiTagarYah," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Iuran BPJS Kesehatan kembali naik.

Kenaikan ini diatur dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) lalu.

Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.