Breaking News:

Respon Asosiasi Profesor Indonesia dan Dewan Guru Besar IPB Terkait RUU Cipta Kerja

Dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi IPB University, Senin (29/6/2020), dipimpin oleh Prof Ari Purbayanto, Ketua Asosiasi P

TribunnewsBogor.com/Yudistira Wanne
Asosiasi Profesor Indonesia (API) bersama Dewan Guru Besar (DGB) Institut Pertanian Bogor merespon beberapa hal terkait RUU Cipta Kerja Bidang Perguruan Tinggi yang akan diberlakukan Pemerintah. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Yudistira Wanne

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, DRAMAGA - Asosiasi Profesor Indonesia (API) bersama Dewan Guru Besar (DGB) Institut Pertanian Bogor merespon beberapa hal terkait RUU Cipta Kerja Bidang Perguruan Tinggi yang akan diberlakukan Pemerintah.

Dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi IPB University, Senin (29/6/2020), dipimpin oleh Prof Ari Purbayanto, Ketua Asosiasi Profesor Indonesia, Prof Hariadi Kartodihardjo ketua Panitia Ad Hoc Dewan Guru Besar dan PlT Dewan Guru besar IPB University, Prof.Dr. Evy Damayanthi.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan tersebut untuk memaparkan beberapa poin penting terkait bidang pendidikan tinggi yang sudah dibuat API dan DGB IPB.

Ketua Panitia Ad Hoc DGB, Profesor Hariadi Kartodiharjo mengatakan bahwa ada beberapa Undang-undang yang tidak boleh diubah maupun dihilangkan ketika merumuskan RUUCK.

Ketiga hal yang tidak boleh diubah itu yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Menurutnya, ketiga UU tersebut sangat berisiko apabila diubah maupun dihilangkan lantaran erat kaitannya dengan norma kebudayaan bangsa Indonesia.

"Yang perlu diantisipasi dalam perubahan itu antara lain mengenai besarnya potensi konflik etika, akibat penerapan strategi taktis memudahkan investasi untuk memproduksi tenaga kerja sambil menafikan norma-norma kebangsaaan maupun pilar normatif kebebasan akademik dalam
kehidupan perguruan tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, Hariadi menjelaskan bahwa kebudayaan dalam dunia pendidikan sangat erat kaitannya dengan identitas suatu bangsa.

"Kebudayaan bangsa tidak dapat dihilangkan demi meningkatkan persaingan, apalagi harus selalu beradaptasi dengan pendidikan luar negeri. Hendaknya landasan kebudayaan bangsa tetap dipertahankan sesuai dengan Pasal 28C (1) dan Pasal 31 (3), UUD 1945," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Yudistira Wanne
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved