Pengamat Sebut Ekspor Benih Lobster hanya Untung Jangka Pendek, Fahri Hamzah: Biarkan Rakyat Pesta

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pengamat Perikanan Abdul Halim menegaskan, pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan ekspor benih lobster ini bukan rakyat Indonesia.

Ia juga menyebut, kebijakan ini hanya fokus kepentingan ekonomi jangka pendek saja, tidak untuk jangka panjang.

Dilansir dari tayangan Kabar Petang di Youtube tvOneNews Rabu (8/7/2020), Abdul Halim menegaskan tentu yang paling banyak diuntungkan adalah Vietnam.

"Kenapa? Karena kita tahu Vietnam dengan segala keunggulan yang mereka miliki berkenaan dengan usaha budidaya lobster yang mereka kembangkan sejak tahun 1975, mereka tentu sangat menanti kiriman-kiriman benih-benih lobster dari Indonesia," jelasnya.

Ia pun menjelaskan kenapa kebijakan ekspor benih lobster ini kemudian jadi primadona di sana.

"Kita tahu bahwa harga benih-benih lobster yang ada di Vietnam itu jauh lebih rendah ketimbang benih lobster yang dimiliki oleh Indonesia dengan kualitas yang jauh lebih baik," katanya.

Untuk itu, mengacu pada data yang dilansir oleh PPATK pada tahun 2019 yang lalu, tambahnya, disebutkan bahwa ada Rp 300-900 miliar uang beredar di Indonesia.

"Uang itu dalam rangka mengiming-imingi para pengumpul benih-benih lobster di Indonesia agar mau mengekspor ke pasar Vietnam," ungkapnya.

Ia pun mengaku semakin paham dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan soal kebijakan ini.

"Apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari KKP, menunjukan bahwa fokus teman-teman perikanan adalah semata-mata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek saja," tegasnya.

• Disindir Belum Move On, Susi Pudjiastuti: Saya Rakyat Biasa yang Tak Rela Bibit Lobster Diekspor

• Kebijakan Ekspor Benih Lobster Disorot, Edhy Prabowo: Kalau Saya Salah Biar Presiden yang Mengoreksi

Tapi perlu diingat, kata dia, bahwa data yang diperoleh dari pusat kajian maritim untuk kemanusiaan, benih lobster itu tidak menyumbang pendapatan yang tinggi.

"Ternyata dari ekspor yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2020 lalu oleh dua perusahaan lebih kurang, sekitar 100 ribu ekor benih-benih lobster itu hanya menghasilkan uang Rp 34.375 untuk cost pendapatan negara bukan pajak," bebernya.

Ia pun kemudian memiliki pertanyaan besar, apakah ini yang dikehendaki oleh para penyelenggara negara, khususnya teman-teman di KKP.

"Bagi kami, alangkah baiknya kemudian pemanfaatan benih-benih lobster yang ada untuk dikembangkan di dalam negeri, dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada pembudidaya lobster yang ada," kata dia.

Menurutnya, para pembudidaya lobster pun tidak setuju dengan adanya ekspor.

"Apalagi saya baru kembali dari Lombok Timur 2-3 bulan yang lalu, bertemu langsung dengan para pembudidaya lobster di sana, mereka jauh lebih mengharapkan agar bisa melakukan usaha pembesaran di dalam negeri ketimbang kemudian melakukan penangkapan dan mengekspor secara langsung benih-benih lobster yang mereka miliki, karena secara jangka panjang justru akan sangat merugikan," tutuprnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah membenarkan bahwa dirinya mendapat lisensi ekspor benih lobster yang diberikan oleh KKP.

"Itu legal kan? Jadi salahnya di mana?," kata Fahri Hamzah.

Kemudian Fahri Hamzah menjelaskan bahwa di kampungnya di NTB, mayoritas rakyatnya itu tinggal di daerah pesisir.

"Dan kebetulan juga saya adalah keluarga nelayan, jadi saya tahu lah isu nelayan ini, bergaul dengan nelayan setiap hari, dan mendalami apa yang menjadi persoalan mereka," kata Fahri Hamzah.

• Edhy Prabowo Ungkap Alasan Cabut Larangan Pengambilan Benih Lobster, Fahri Hamzah: Setuju Pak

• Menteri KKP Edhy Prabowo Tunggu Restu Jokowi Buka Keran Ekspor Benih Lobster

Kemudian host pun menanyakan proses seleksi yang dilakukan KKP, salah satunya perusahaan minimal harus sudah tiga kali panen lobster.

"Berapa kali pernah panen lobster?," tanya host.

Namun tampaknya Fahri Hamzah enggan mengungkap hal itu.

"Jadi gini, saya ini hampir 20 tahun berkecimpung dalam public policy negara, ya. Dan saya tahu mana kebijakan yang salah dan mana kebijakan yang benar, jadi kalau mau sekedar untuk kepentingan-kepentingan pribadi, sebenarnya ini banyak yang lebih diuntungkan dari ini semua. Saya sudah punya tambak udang faname yang siklusnya lebih pendek dari lobster," ungkapnya.

Ia malah menyoroti kebijakan menteri KKP terdahulu yang melarang pengambilan benih lobster.

"Nelayan itu tiba-tiba dianggap ilegal dengan pekerjaannya itu, ditangkap dan dijemput di rumahnya dan dikriminalisasi tanpa dia mengerti karena hidup mereka menangkap lobster itu sudah bertahun-tahun, sesuatu yang halal dan legal," kata dia.

Tapi menurut Fahri Hamzah, tiba-tiba mereka menjadi korban.

"Karena ada pejabat di Jakarta yang saya tidak tahu dia punya interes apa dengan lobster ini, ya mungkin juga dia adalah pedagang lobster saya tidak tahu, tapi tiba-tiba menganggap pekerjaan nelayan itu sebagai yang ilegal lalu kemudian nelayan menjadi bulan-bulanan," bebernya.

Lalu dengan adanya kebijakan membuka keran eskpor benih lobster yang dilakukan Menteri KKP Edhy Prabowo, menurut Fahri Hamzah masyarakat berpesta.

"Jadi kemudian begitu Pak Edhy datang, lalu membebaskan nelayan untuk menangkap dengan segala macam persyaratan, memprioritaskan budidaya dan sebagainya, rakyat itu berpesta di bawah, senang karena pekerjaan mereka kemudian dihargai oleh negara, bahwa pekerjaan mereka itu akan didaftar secara legal kemudian menghasilkan pajak, mereka pun bisa membawa pendapatan ini untuk menghidupkan keluarga mereka yang kita tahu garis pantai Indonesia ini terbesar dan terpanjang di dunia ini hanya kalah dengan Kanada," tuturnya.

• Soal Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo : Belum Ada Keputusan Final

• Edhy Prabowo Batalkan Rencana Eskpor Benih Lobster, Susi: Bersamaku Dulu Sampai Besar dan Mandiri

Rakyat Indonesia menurutnya paling banyak hidup di pinggir pantai.

"Kalau mereka kemudian diilegalkan maka sebagian besar dari mereka kemudian akan jatuh miskin, saya kira itu ruh daripada kebijakan -kebijakan ini. Jadi saya kira ini kebijakan yang benar yang begini donk," kata dia.

Kemduian soal budidaya dan sebagainya, kata Fahri Hamzah, mana ada budidadya kalau tidak diizinkan penangkapan.

"Benur itu begitu ditangkap, itu menyelamatkan, karena ini katanya profesor, bahwa benur itu hanya 0,2 persen yang hidup karena jadi plankton dimakan oleh ikan karena tidak bisa survive," ungkapnya.

Jadi begitu benih lobster ditangkap, ungkap Fahri Hamzah, diangkat ke atas kemudian 10 persen dibudidaya, sesuai dengan kewajiban, maka itu sesungguhnya penyelamatan setelah nanti membesar mereka kan harus dilepas kembali, sesuai dengan keputusan menteri.

"Jadi ini kebijakan yang benar, kalau tiba-tiba melarang dan rakyat jadi jatuh miskin, hanya karena ada yang lain yang bermain-main dengan bisnis ini, di tempat lain, saya kira itu sebuah tindakan yang tidak baik. Jadi sekarang rakyat sedang berpesta, kita yang besar-besar ini jangan terganggu lah, biarkan rakyatnya berpesta," tandasnya.