Jokowi Akan Beri Sanksi ke Warga yang Langgar Protokol Kesehatan, dr Tirta Bereaksi: Hmmm

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Dokter Tirta Hudhi menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal kemungkinan penerapan sanksi bagi masyarakat yang tak patuh dengan protokol kesehatan.

Ia tampaknya tak setuju dengan rencana tersebut.

Hal itu disampaikan dr Tirta melalui akun Twitternya, Selasa (14/7/2020).

Bahkan, ia menyampaikan hal tersebut di posting Jokowi pada Twitter.

Melalui akun Twitternya, Jokowi mengungkap rencana pemberian sanksi tersebut.

Pada Tweet-nya, Jokowi memposting foto dirinya sedang memimpin rapat dengan jajarannya.

Jokowi terlihat mengenakan masker dan di depannya terdapat botol hand sanitizer.

Pada Tweet-nya itu, Jokowi mengungkap kalau pemerintah akan membahas kemungkinan penerapan sanksi kepada masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan.

Menurutnya, sanksi yang akan diberikan yakni berupa denda, kerja sosial hingga hukuman pidana.

Ia menyebut, sanksi itu diharapkan bisa membuat masyarakat lebih patuh.

• DPR Kritik Penunjukan Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional, Jokowi: Masa Alutsista Saja

• Jokowi Marah Tolak Laporan Menteri dalam Rapat, dr Terawan Termasuk Hadir, Kemana Prabowo?

"Pemerintah membahas kemungkinan penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Sanksinya bisa berupa denda, kerja sosial, atau hukuman tindak pidana ringan.

Penerapan sanksi ini diharapkan membuat masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan," tulisnya.

Tweet itu pun ditanggapi oleh dr Tirta.

Ia tampaknya ragu dengan rencana pemberian sanksi tersebu.

Sebab, ia tak memperlihatkan respon yang positif.

"Hmmm....," tulisnya.

Dilansir dari Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah kini tengah menyiapkan kemungkinan penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).

"Yang kita siapkan sekarang ini, ini baru tadi saya perintah, untuk ada sanksi. Bukan pembatasan tapi ada sanksi karena yang kita hadapi sekarang ini adalah protokol kesehatan yang tidak dilakukan secara disiplin," kata Presiden.

• Prabowo Posting Foto Kebersamaan dengan Jokowi, Buku Catatan yang Dipegang Jadi Perbincangan

• Jokowi Tertawa saat Ditanya Isu Reshuffle, Ketua MPR: Silakan Tafsirkan Sendiri

Protokol kesehatan yang tidak diterapkan secara disiplin misalnya penggunaan masker.

Presiden menyinggung di sebuah provinsi yang disurvei, hanya 30 persen masyarakat yang memakai masker.

Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya jumlah warga terdampak Covid-19.

"Di sebuah provinsi kita survei hanya 30 persen, yang 70 persen tidak pakai masker. Bagaimana positivity rate-nya tidak tinggi?" ujarnya.

Adapun untuk bentuk sanksinya, Jokowi menjelaskan bisa berupa denda, kerja sosial, atau tindak pidana ringan (tipiring).

Penerapan sanksi ini nantinya diharapkan akan membuat masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan.

"Tapi masih dalam pembahasan. Saya kira memang kalau diberi itu (sanksi), menurut kita semua tadi, akan berbeda," tuturnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Sebelumnya Pemerintah akan mengkaji pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat terbatas dengan Presiden, Senin (13/7/2020).

• Ramai Dibully soal Penanganan Covid-19, Anies Baswedan Jawab Ini saat Disebut Ingin Saingi Jokowi

• Ramai Isu Ahok Ganti Erick Thohir Jadi Menteri BUMN, Staf Khusus : Jokowi yang Akan Menentukan

"Bapak presiden menyoroti masih rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Karena itu tadi bapak presiden memberikan arahan kemungkinan akan dipertegas disamping sosialisasi, edukasi adanya sanksi untuk pelanggaran atas protokol kesehatan," katanya.

Presiden memandang sosialisasi penerapan protokol kesehatan kurang didengar masyarakat, tanpa adanya sanksi tegas.

Saat ini menurut dia legal standing terkait aturan tersebut sedang digodok oleh kementerian dan lembaga terkait.

"Bapak presiden melihat imbauan sosialsiasi dipandang belum cukup tanpa ada sanksi tegas terhadap pelanggaran," katanya.

Menurut Muhadjir, arahan presiden terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, menandakan bahwa Indonesia masih berisiko tinggi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu ia berharap masyarakat memaknai sanksi tegas tersebut sebagai antisipasi atas tingginya risiko yang dihadapi Indonesia.

"Ini mohon masyarakat memahami bahwa apa yang disampaikan bapak presiden ini menandai betapa sangat tingginya risiko yang masih dihadapi indonesia terhadap Covid-19," katanya.