Breaking News:

PSBB di Bogor

PSBB Kabupaten Bogor Diperpanjang Sampai 30 Juli 2020, Tak Pakai Masker Didenda Rp 50 Ribu

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi diperpanjang menjadi PSBB Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi diperpanjang menjadi PSBB Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sampai 30 Juli 2020 mendatang mulai hari ini, Jumat (17/7/2020).

Ketentuan PSBB Pra AKB ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 42 Tahun 2020.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan bahwa pihaknya memberlakukan denda bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker saat di tempat umum.

"Pemerintah Daerah akan memberlakukan sanksi atau denda bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker di tempat umum sebesar Rp. 50.000," kata Syarifah Sofiah dalam keterangan tertulisnya.

Ketentuan ini dibuat, kata Syarifah, demi mendisiplinkan penggunaan masker di tengah pandemi corona atau Covid-19.

"Ini dalam rangka memutus mata rantai Covid-19 dan mendisiplinkan penggunaan masker," kata Syarifah Sofiah.

Diberitakan sebelumnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi menuju Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Kabupaten Bogor diperpanjang selama dua pekan ke depan.

PSBB Transisi ini akan mulai diperpanjang setelah berakhirnya PSBB Transisi sebelumnya yang berakhir pada 16 Juli 2020 malam.

"Keputusannya diperpanjang sampai tanggal 30 Juli 2020," kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan kepada wartawan, Kamis (16/7/2020).

Dia menjelaskan bahwa perpanjangan PSBB di Kabupaten Bogor dilakukan karena masih banyaknya kecamatan yang berstatus zona kuning.

Selain itu, juga disebabkan oleh penyaluran bantuan bagi korban terdampak Covid-19 yang masih berjalan.

Sebab, apabila PSBB dihentikan dan diganti dengan AKB, maka penyaluran bantuan otomatis akan diberhentikan.

"Konsekuensi AKB itu bantuan sosial harus berhenti. Karena kita masih ada penyaluran tahap 2 terkait bantuan sosial beras, jadi gak bisa. Kalau kita berlakukan AKB, tidak bisa itu dicairkan. Aturannya begitu," ungkap Iwan Setiawan.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved