PSBB di Bogor

Kota Bogor Tak Akan Terapkan PSBB Total, Bima Arya Sebut Gubernur Jabar Sarankan PSBMK

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan dari hasil survei 90 persen warga Kota Bogor terpapar dari segi ekonomi.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Wali Kota Bima Arya bicara soal Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan dari hasil survei, 90 persen warga Kota Bogor terpapar dari segi ekonomi.

Selain itu 50 persen warga tidak percaya bahwa Covid-19 berbahaya.

Ia pun memastikan Kota Bogor tidak akan menerapkan PSBB total.

"Bukan PSBB, PSBB tidak tepat, warganya terpapar ekonomi secara 90 persen dan lebih dari 50 persen tidak percaya bahwa covid itu berbahaya kira2 bgitu," ujarnya

Bima Arya menyebut bahwa dari hasil rapat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan Kota Bogor melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK).

"Jadi PSBMK, jadi dari Gubernur jabar menyarankan PSBMK, karena ada data data menunjukan kita agak berhasil mengelola itu, dari merah kembali ke orange, jadi rekomendasi pak gubernur melanjutkan psbmk, walaupun berbeda dengan Jakarta," katanya.

Penerapan PSBMK di Kota Bogor berlandaskan hasil penelitian

Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa kebijakan Kota Bogor untuk mencegah penyebaran Covid-19 akan selalu berlandaskan hasil penelitian.

"Riset akan jadi selalu landasan kebijakan ini satu sudah selesai, dua sedang berjalan ya, semuanya saling memperkuat untuk menyusun kebijakan PSBMK sekaligus untuk pengangguran jadi kita tahu anggaran mana yang harus kita prioritaskan untuk didanai 2021," kata Bima.

Sementara itu dari hasil survei persepsi warga Kota Bogor terkair Covid-19 menyebutkan bahwa masih ada warga yang menganggap Covid-19 tidak berbahaya.

Dari data tersebut Pemkot Bogor meniliki pekerjaan rumah yang besar untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga.

"Penguatan protokol kesehatan kepada warga, sembari kemudian kita selaraskan antara kesehatan dan ekonomi gitu," ujarnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved