Breaking News:

Tak Terapkan PSBB Total seperti Jakarta, Bima Arya : Kalau Tidak Jelas Tidak Mungkin

Bima Arya mengatakan untuk menerapkan kembali PSBB diperlukan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai mengikuti pemaparan hasil survei laporcovid19 yang dijelaskan oleh Sulfikar Amir, PhD Associate professor, NTU Kolaborator saintis laporcovid19, Jumat (11/9/2020) di Balaikota Bogor. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor tidak akan menerapkan kembali aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai mengikuti pemaparan hasil survei laporcovid19 yang dijelaskan oleh Sulfikar Amir, PhD Associate professor, NTU Kolaborator saintis laporcovid19, Jumat (11/9/2020) di Balaikota Bogor.

Bima Arya mengatakan hasil survei tersebut menguatkan landasan Pemerintah Kota Bogor untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas

"Jadi apa yang disampaikan tadi menguatkan landasan dari pemerintah kota untuk secara maksimal menerapkan PSBMK tidak PSBB," katanya.

Ada dua poin asumsi yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto diantaranya adalah warga yang velum terdukasi dan 90 persen warga Kota Bogor terpapar secara ekonomi

Bima Arya mengatakan untuk menerapkan kembali PSBB diperlukan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat

"Sebagian besar warga Bogor terpapar secara ekonomi 90 persen jadi bisa dibayangkan ketika tidak teredukasi tidak paham dan secara ekonomi terpapar kemudian mereka kita lockdown tanpa dibantu secara ekonomi enggak mungkin," katanya.

Bima juga menyampaikan penerapan PSBB juga memerlukan personel yang sangat banyak dan bantuan sosial yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota, Provinsi dan Pemerintah pusat.

Jika persiapan itu tidak jelas maka tidak mungkin diterapkan PSBB.

"PSBB membutuhkan jumlah personel yang cukup untuk mengamankan, polisi satpol pp, TNI, semua PSBB membutuhkan anggaran bansos yang cukup, APBD, APBN, provinsi dan juga nasional, kalau tidak jelas tidak mungkin," ujarnya

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved