Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugoho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Surat pernyataan Wali Kota Bogor yang rencananya akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi tuntutan para buruh untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja rupanya tidak sesuai harapan para buruh di Kota Bogor.

Bahkan surat penyampaian aspirasi yang dibacakan oleh Kepala Dinas Ketenagaleraan Kota Bogor setelah Wali Kota Bogor ikut melakukan orasi tidak sesuai harapan para buruh.

Ketua DPC SPN Kota Bogor Budi Mudrika mengatakan bahwa aksi unjuk rasa ke Balaikota itu bertujuan memohon kepada Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebagai kepala daerah ikut menolak dan mencabut Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Namun apa yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tidak seuai yang diharapkan para buruh.

"Pada kenyataannya hanya menyampaikan aspirasi menolak UU ciptaker saja, padahal kalau ikut aspirasi untuk apa kita datang ke sini jika hanya menyalurkan aspirasi saja, tetapi kita datang ke sini untuk meminta dukungan dan bersama sama dengan Wali Kota sebagai kepala daerah menolak UU Omnibus Law," katanya.

Untuk itu pihaknya meminta agar Wali Kota Bogor merevisi surat reesebut.

Bahkan buruh juga membandingkan isi pernyataan sikap dari Bupati Bogor Ade Yasin dan Gubernur Jawa Bara Ridwan Kamil yang lebih tegas.

"Iya setelah kita melakukan mediasi, kita bersepakat untuk merevisi, iya seharusnya pernyataan sikap Wali Kota Bogor bisa lebih tegas, kita bisa lihat mungkin pernyataan Bupati Bogor dan gubernur, yang isinya lebih tegas dan jelas lebih lugas, mungkin teman teman juga sudah membaca salinanannya," katanya dari atas mobil komando.

Selesai melakukan orasi masa aksi kembali melanjutkan aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Kota Bogor.