Breaking News:

Demo Tolak Omnibus Law

Diwarnai Teatrikal dan Pembakaran Ban, Pendemo di Depan Istana Rusak Kawat Duri yang Dipasang Polisi

Selain itu, aksi teatrikal juga dilakukan oleh sejumlah massa pendemo tolak Omnibus Law sekaligus refleksi Hari Sumpah Pemuda ini.

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Asap hitam mengepul di Jalan Sudirman, Kota Bogor warnai aksi unjuk rasa massa mahasiswa di depan Istana Bogor, Rabu (28/10/2020). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Asap hitam mengepul tinggi di Jalan Sudirman, Kota Bogor warnai aksi unjuk rasa massa mahasiswa di depan Istana Bogor, Rabu (28/10/2020).

Pantauan TribunnewsBogor.com, demo massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bogor ini diwarnai pembakaran ban di tengah jalan.

Selain itu, aksi teatrikal juga dilakukan oleh sejumlah massa pendemo tolak Omnibus Law sekaligus refleksi Hari Sumpah Pemuda ini.

Teatrikal tersebut diisi oleh dua orang yang berguling di atas aspal memakai pakaian compang - camping sambil diinjak orang lainnya.

"Saksikanlah, ini representasi negeri ini. Mereka yang melawan kekuasaan, mereka akan ditindak secara brutal," teriak salah satu orator.

Selain itu, kawat berduri yang dipasang polisi juga dirusak oleh massa pendemo hingga aparat yang berbaris melakukan pengamanan langsung bergerak mendekati massa.

Namun, situasi tetap terkendali sampai akhirnya massa membubarkan diri sekitar pukul 16.00 WIB.

Diketahui, massa mahasiswa pendemo ini menuntut Presiden RI Joko Widodo segera membuat Perppu pancabutan Undang Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Baca juga: BREAKING NEWS - Mahasiswa Demo di Depan Istana Bogor, Jalan Sudirman Ditutup Polisi Pakai Kawat Duri

Serta menuntut pembentukan UU yang sebelumnya direncanakan menggunakan teknik Omnibus Law, RUU Kefarmasian, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara menjadi UU yang sesuai dengan hukum dan diterima secara umum oleh masyarakat Indonesia.

"Kami mengecam sikap DPR RI yang mengesahkan UU Cipta Kerja tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat mengenai tuntutan penyusunan materi muatan UU yang melibatkan pastisipasi publik, transparan dan memenuhi rasa keadilan Rakyat Indonesia," ungkap Formature HMI Cabang Bogor, Wahyudi Azhar.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved