Breaking News:

Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Aksi Titip Surat ke Paspampres di Istana Bogor

Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pancasila DPD Kota Bogor menyampaikan surat kepada Preside Joko Widodo.

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pancasila DPD Kota Bogor menyampaikan surat kepada Preside Joko Widodo. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pancasila DPD Kota Bogor menyampaikan surat kepada Preside Joko Widodo.

Penyampaian surat tersebut dilakukan oleh para mahasiswa di depan pintu Istana Bogor Jalan Ir H Djuanda, Selasa (3/11/2020) sore.

Sambil membawa bendera organisasi para mahasiswa berangkat ke Istana Bogor dengan menggunakan motor.

Sesampainya dilokasi para mahasiswa langsung mendekati pintu Istana Bogor.

Sejumlah anggota Paspampres pun sempat menanyakan tujuan dan izin pelaksanaan aksi.

Namun para mahasiswa rupanya hanya ingin menyampaikan surat.

Ketua DPD Mahasiswa Pancasila Kota Bogor Fatholloh Fawait mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menyampaikan surat ataupun aspirasi.

Ia juga meminta agar eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk mengkaji ulang dan membahasa satu persaru isi undang undang Cipta kerja.

"Iya coba legislatif dan eksekutif duduk bersama lihat mana yang tidak tepat mana yang kurang pas dilihat lagi lebih rinci dan lebih detail isi dari undang-undang cipta kerja," katanya.

Dari isi surat yang akan disampaikan para mahasiswa tersebut berisi tentang hasil Kajian DPD Mahasiwa Pancasila, Kota Bogor terkait Undang-undang Cipta Kerja.

"Hasil kajian Dampak Undang-undang Cipta Kerja terhadap semangat otonomi daerah, dari 79 UU yang terdampak dalam Undang-undang Cipta Kerja diantaranya uu tentang administrasi pemerintahan dan uu pemerintah daerah," ujarnya.

Fatholloh menyampaikan bahwa engan begitu Proses legislasi yang penuh kontroversi diperlihatkan kembali oleh DPR dan pemerintah yang sama sama melakukan persetujuan bersama atas rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ini telah nyata nyata meruduksi hak otonomi seluas luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten kota," katanya.

Surat yang disampaikan oleh mahasiwa itu pun diterima oleh petugas Paspampres yang berjaga dipintu masuk Istana Bogor

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved