Untuk Sekolah Tatap Muka, Orangtua Harus Biasakan Anak Taati Protokol Kesehata
Meski belum ada kepastian kapan waktu sekolah tatap muka akan dibuka kembali, namun Dinas Pendidikan sudah melakukan sosialisasi persiapan
Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Damanhuri
lihat foto
Laporan Wartawawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Wacana pembukaan sekolah tatap muka di Kota Bogor terus bergulir.
Meski belum ada kepastian kapan waktu sekolah tatap muka akan dibuka kembali, namun Dinas Pendidikan sudah melakukan sosialisasi persiapan yang harus disiapkan untuk sekolah tatap muka.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin mengatakan saat ini Disdik masih terus melakukan sosialisasi persiapan yang harus disiapkan sekolah dan orangtua.
Fahrudin menyebut bahwa ada dua hal yang penting yang perlu diperhatikan untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka.
"Ada dua hal, infrastruktur sarana dan prasarana kemudian pembiasannya," katanya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin (21/12/2020).
Untuk pembiasaan kata Fahrudin yang harus dibiasakan adalah kedisiplinan anak untuk mematuhi protokol kesehatan.
"Kalau anak enggak biasa pakai masker nanti capek juga disekolah ya, jadi harus dibiasakan," ujarnya.
Tak hanya anak didik, Fahrudin juga menyebut guru harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehtan.
Selanjutnya untuk pihak sekolah yang harus disiapkan juga adalah sarana prasarana protokol kesehatan.
Saat ini kata Fahrudin pihaknya belum memiliki data secara keseluruhan sekolah yang mengajukan pembelajaran tatap muka.
Karena diakhir bulan Desember hingga Januari pihaknya akan melakukan sosialisasi dan verivikasi.
"Nanti dari hasil verivikasi itu kita punya data sekolah mana yang sudah siap dan sekolah mana yang belum, nanti sekolah sekolah yang sudah siap itu dikonfirmasi apakah akan membuka tatap muka atau tidak," katanya.
Selanjutnya setelah itu Disdik akan melakukan verivikasi melalui data Dapodik berapa jumlah orangtuan yang setuju dengan pembelajaran tatap muka.
Meski demikian kata Fahrudin semua keputusan ada di Pemerintah Daerah.
"Iya diputuskan oleh pemerintah daerah, pak wali dan jajaran apakah situasinya memungkinkan atau tidak untuk pembelajaran tatap muka," ujarnya.
