Sidang Lanjutan Dugaan Pemalsuaan Surat Izin Rumah Sakit, PN Kota Bogor Hadirkan Saksi dari JPU

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuaan surat terkait proses izin operasinal rumah sakit di wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor kembali berlanjut dengan terdakwa FS (pimpinan proyek pembangunan rumah sakit) dan RY (jasa pembuat perizinan).

Pantauan TribunnewsBogor.com sidang yang dilaksanakan pada Jumat (8/1/2020) tersebut dilakukan secara teleconference menggunakan aplikasi zoom dengan menghadirkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu JI untuk dimintai keterangan oleh majelis hakim.

Para terdakwa yakni RY dan FS melangsungkan sidang di Lapas Gunung Sindur dan Salemba karena keduanya sedang menjalani hukuman dalam kasus berbeda.

Sidang tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Arya Putra Negara Kutawaringin, Hakim Anggota Edi Sanjaya Lase dan Edwin Adrian serta Panitera Dian Suprihatin.

Dalam persidangan yang dilaksanakan sore tadi saksi JI  menyampaikan kepada Ketua Majlis Hakim bahwa Ia mengenal kedua terdakwa ketika perusahaan tempatnya bekerja sedang melakukan proses pembangunan rumah sakit di wilayah Bogor Barat.

Pada sidang itu Ketua Majelis Hakim Arya Putra Negara kemudian menanyakan terkait proses rekap masuk dan keluarnya uang untuk proses pembangunan rumah sakit atas perintah siapa.

Selain itu juga ditanyakan proses pencairannya.

JI menjawab yang memerintahkannya adalah FS dengan menunjukan bukti transfer dan bukti kwitansi.

Untuk pencairan uang, kata JI adalah melalui pengajuan terlebih dulu ke bagian keuangan.

"Kalau (pencairan) saya mengambilnya berupa cek, setelah konfirmasi ke FS saya mencairkannya," katanya.

Setelah uang itu cair kata JI kemudian uang tersebut digunakan FS untuk membayar cicilan mobil, apartmen, kartu kredit dan kebutuhan lain FS.

Sedangkan RY ditransfer untuk perizinan rumah sakit, seperti Andalalin dan sebagainya.

Dan untuk bukti pencairan sejumlah kuitansi itu dibuat atas perintah FS.

Dalam persidangan, JPU kemudian memperlihatkan sejumlah bukti kuitansi dan transfer dalam berkas perkara dan dikonfirmasi kepada saksi oleh majelis hakim.

JI mengatakan dari hasil rekap untuk biaya perizinan pembangunan rumah sakit pada 2017 tercatat Rp1 miliar lebih.

Sejumlah uang tersebut mengalir ke RY dan FS.

Dalam persidangan, Fikri Salim melontarkan beberapa keberatan atas keterangan saksi.

"Saya tidak pernah menyuruh untuk dia (JI) menandatangani atas nama RY tapi suruh membuat atau mengeluarkan sesuai pengajuan yang dikirimkan," kata FS.

Ia juga mengklaim bahwa seharusnya uang tersebut memang tanggung jawabnya atau sudah menjadi haknya.

Karena menurut FS perusahaan sudah menerima bukti pembayaran dan pekerjaannya.

Sementara RY hanya menyampaikan sedikit keberatan yakni soal siapa yang menghubunginya dan permintaan berkas surat untuk proses perizinan.

Seperti diketahui kasus tersebut bergulir di meja hijau atas laporan Prof. Lucky Aziza, pemilik PT Jakarta Media, yang melaporkan FS atas dugaan pemalsuan surat dan pengelapan dalam jabatan serta penipuan.

Pada sidang sebelumnya tanggal Senin (21/12/2020) dalam dakwaan yang dibacakan JPU disebutkan terdakwa FS dan RY Yuliana diduga melakukan pemalsuan surat atas pengurusan perizinan pembangunan rumah sakit di wilayah Cilendek Barat, Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat di Kota Bogor pada 2015 sampai 2019.

Pada kegiatan tersebut FS menempati posisi sebagai pelaksana proyek pembangunan rumah sakit namun belakangan diketahui diduga FS melakukan pemalsuan surat-surat izin, pemalsuan tanda tangan dan berbagai kwitansi

Sedangkan RY diketahui adalah orang yang memberikan jasa pengurus perizinan dalam pembangunan rumah sakit tersbut.

Dalam dakwaan disebut bahwa FS dan RY ada kesepakatan terkait dugaan pemalsuan izin untuk pembiayaan perizinan.

Kemudian FS mengajukan anggaran ke perusahaan induk yang membangun rumah sakit dengan cara pengantian uang melalui kuitansi yang diduga kwitansi palsu.

"Perizinan yang sudah terbit, adalah informasi peruntukan ruang, izin mendirikan rumah sakit telah menghabiskan biaya Rp1 miliar lebih, padahal bahwa biaya resmi untuk IMB, yaitu Rp368 juta dan retribusi perluasan IMB Rp20 juta, dengan demikian perusahaan mengalami kerugian Rp715 juta," kata JPU.

Hingga waktu yang telah ditentukan Agustus 2019 rumah sakit tersebut belum dapat dioperasikan lantaran izin operasional yang diurus terdakwa belum sepenuhnya diberikan instansi berwenang khusunya sertifikat layak fungsi dan revisi siteplan.