Pemkot Bogor Sambut Baik Pemprov Jabar Perkuat Puskesmas Tangani Covid-19

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Program Penguatan Puskesmas di Jawa Barat, di ruang kerjanya, Balai Kota Bogor, Selasa (26/1/2021).

Rakor dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil secara virtual dan diikuti pemerintah daerah seluruh Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengajak semua daerah di Jawa Barat untuk menggeser energi dan peran pihak terkait dalam menangani Covid-19 ke puskesmas.

"Saya tahu puskesmas sudah melakukan, namun menurut saya belum terkonsepkan, terkoordinir dan terteorikan secara komprehensif. Sementara program ini saya namakan Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA). Kepada kepala daerah kami mohon untuk mencari akal untuk membiayai program PUSPA ini," kata Kang Emil sapaan akrabnya.

Kang Emil menyatakan saat ini Pemprov Jabar hanya sanggup membiayai Rp 80 Miliar yang diperuntukkan bagi 100 puskesmas di 12 kota / kabupaten yang memiliki jumlah kasus konfirmasi, suspek, kontak erat dan probable aktif terbanyak.

Adapun anggaran yang diberikan kepada puskesmas melalui Program Penguatan Puskesmas, rinciannya penggunaannya sebanyak 68,1 persen akan digunakan untuk APD, testing dan KIE KIT.

Kemudian 2,3 persen untuk pelatihan, 24,2 persen untuk SDM dan 5,4 persen untuk alih fungsi isolasi komunitas.

Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyatakan kurang sepakat jika lonjakan kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi pasca tahun baru hingga saat ini, disebabkan dampak dari libur panjang.

Dia berpendapat, lonjakan kasus positif Covid-19 lebih disebabkan sistem yang ada kurang mampu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam hal testing, tracing dan treatment (3 T).

"Sekarang kita melihat lonjakan di rumah sakit, hal itu karena warga terpaksa atau dipaksa untuk dirawat di rumah, padahal kondisi dirumah tidak memungkinkan. Kedua, kurang maksimal dalam hal surveilans atau penelusuran kontak erat. Saya kira sistem inilah yang lemah dimana-mana, termasuk di Kota Bogor," katanya.