Bogor Istimewa
Kabupaten Bogor Istimewa Dan Gemilang

Kisruh Partai Demokrat

Moeldoko Bersedia Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, AHY : Tidak Semua Senior Bisa Jadi Contoh Baik

Dalam KLB juga telah dipilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal selama ini, kata AHY, Moeldoko selalu mengelak atas tudingan yang d

Kompas TV / Kompas.com
AHY menanggapi pemilihan Moeldoko sebagai ketum lewat KLB Sumut 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) atas terpilihnya KSP Moeldoko sebagau ketum lewat Kongres Luar Biasa ( KLB ).

AHY menekankan KLB di Deliserdang, Sumut tersebut adalah ilegal karena tak memenuhi unsur yang sah.

Selain itu AHY juga menyayangkan aturan yang dibuat dalam KLB tersebut terkait pihak luar Demokrat.

Dalam KLB tersebut dinyatakan pihak luar bisa mencalonkan diri sebagai KLB tanpa harus memiliki kartu tanda anggota ( KTA ).

"Tentu ini melecehakn administrasi aturan dan segala prinsip yang diyakini, digunakan Partai Demokrat selama ini,

demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, demi agenda yang kita tidak tahu sejauh mana akan ia lakukan," kata AHY.

AHY berujat tak habis pikir atas KLB yang digelar tersebut.

"KLB ini dagelan, sayaa sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya, tetapi sudah terjadi,

kami yakinkan akan kami hadapi dan lawan karena kami punya hak dan kedaulatan menjaga Demokrat," kata AHY.

Dalam KLB juga telah dipilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Padahal selama ini, kata AHY, Moeldoko selalu mengelak atas tudingan yang dilontarkan padanya.

"Yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang, terbukti ketika diminta oleh pelaku gerakan tadi kita dengar bersama yang bersangkutan menerima ketika diminta menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB sumut," kata AHY.

Pernyataan Moeldoko setelah dipilih menjadi Ketua Umum Demokrat meruntuhkan berbagai pernyataan saat menanggapi tudingan isu kudeta Demokrat beberapa waktu lalu.

"Tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko meruntuhkan pernyataan yang diucapkan sebelumnya,

yang katanya tidak ikut tidak terlibat bahkan mengatakan semua ini permasalahan internal Demokrat,

faktarnya Moeldoko bukan Kader Demokrat, jadi jelas bukan hanya masalah internal Demokrat," kata AHY.

Bahkan menurut AHY, segelintir kader dan mantan kader yang hadir i KLB sangat semangat berkat dukungan dari Moeldoko.

"Tidak mungkin punya semangat kalau tidak mendapat dukungan dari Moeldoko.

jadi bahwa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melakukan kesediannya menjadi Ketua Umum Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," kata AHY.

AHY mengklaim memiliki banyak bukti terkait keterlibatan Moeldoko dalam KLB ini.

Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Tribun Medan/Kompas.com)

"Sejak awal dan keterlibatan Moeldoko tidak berubah yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat yang sah, menggunakan cara inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik.

saya mempersilahkan masyarakat untuk menilai sikap dan perilaku tersebut," kata AHY.

AHY menekankan sikap Moeldoko bukan sikap ksatria.

"Bagi kami sikap dan perilaku tersebut bukan sikap yang kstaria, bukan sikap yang bisa dijadikan contoh baik bagi seluruh masyarakat juga generasi muda.

kami tentu menghormati senior dan pendahulu, saya juga prajurit, beliau juga prajurit, dalam dunia keprajuritan menghormati senior adalah wajib kita lakukan,

tetapi dari senior pula saya mendapat pelajaran tidak semuanya bisa menjadi contoh yang baik,

kami berharap terus mendapat keteladanan dan contoh yang baik untuk menjadi reverensi juga memotovasi generasi muda untuk bisa tumbuh berkembang," kata AHY.

AHY meminta Presiden Jokowi, khusus Menkumham tidak melakukan pembiaran atas tindakan Moeldoko.

"Saya meminta negara untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah Demokrat,

untuk itu saya meminta pada Presiden Jokowi khususnya Menkumham untuk tidak memberi pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas melawan hukum tadi," kata AHY.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved