Mahfud MD Bahas KLB Demokrat, Ernest Prakasa Singgung Moeldoko Jadi Ketum PD : Itu yang Bikin Kusut

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keadaman Mahfud MD buka suara soal Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.

Mahfud MD menyebut polemik Partai Demokrat ini akan menjadi masalah hukum, bila hasil KLB Sumut dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Soal pandangan Mahfud MD, Ernest Prakasa berpendapat bahwa sebenarnya yang jadi masalah bukan hanya penyelenggaraan KLB.

Tapi, kata Ernest Praksa, pemilihan KSP Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Moeldoko dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrar lewat KLB Sumut.

AHY dan SBY sendiri sudah angkat bicara soal terpilihnya Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.

AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat, menegaskan bahwa KLB yang dipimpin Jhoni Allen dan Marzuki Alie ini adalah ilegal.

AHY juga meminta pemerintah untuk tidak membiarkannya.

Soal ini Mahfud MD menyatakan polemik ini akan menjadi masalah hukum bilamana Partai Demokrat yang kontra dengan AHY mendaftarkan kepengurusan baru PD berdasarkan hasil KLB ke Kemenkumham.

"Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol.

Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan.

Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb.

Kasus KLB PD baru akan jd masalah hukum jika hsl KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM.

Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol.

Keputusan Pemerintah bs digugat ke Pengadilan.

Jd pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng tdk/blm ada mslh hukum di PD." tulis Mahfud MD lewat akun Twitternya.

Ernest Prakasa beranggapan bahwa yang jadi persoalan adalah bukan KLB, melainkan sosok ketua umum yang dipilih dalam KLB tersebut.

"Dengan segala hormat, yang jadi masalah bukan KLB-nya Prof,

tapi ketua barunya adalah bagian dari kabinet Jokowi.

Itu lho yang bikin kusut," tulis Ernest Prakasa.

KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY tetap terselenggara pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

Bahkan, KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Dilihat dari siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).

AHY menekankan KLB di Deliserdang, Sumut tersebut adalah ilegal karena tak memenuhi unsur yang sah.

Selain itu AHY juga menyayangkan aturan yang dibuat dalam KLB tersebut terkait pihak luar Demokrat.

Dalam KLB tersebut dinyatakan pihak luar bisa mencalonkan diri sebagai KLB tanpa harus memiliki kartu tanda anggota ( KTA ).

"Tentu ini melecehakn administrasi aturan dan segala prinsip yang diyakini, digunakan Partai Demokrat selama ini,

demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, demi agenda yang kita tidak tahu sejauh mana akan ia lakukan," kata AHY.

AHY berujat tak habis pikir atas KLB yang digelar tersebut.

"KLB ini dagelan, sayaa sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya, tetapi sudah terjadi,

kami yakinkan akan kami hadapi dan lawan karena kami punya hak dan kedaulatan menjaga Demokrat," kata AHY.

Dalam KLB juga telah dipilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Padahal selama ini, kata AHY, Moeldoko selalu mengelak atas tudingan yang dilontarkan padanya.

"Yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang, terbukti ketika diminta oleh pelaku gerakan tadi kita dengar bersama yang bersangkutan menerima ketika diminta menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB sumut," kata AHY.

Pernyataan Moeldoko setelah dipilih menjadi Ketua Umum Demokrat meruntuhkan berbagai pernyataan saat menanggapi tudingan isu kudeta Demokrat beberapa waktu lalu.

"Tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko meruntuhkan pernyataan yang diucapkan sebelumnya,

yang katanya tidak ikut tidak terlibat bahkan mengatakan semua ini permasalahan internal Demokrat,

faktarnya Moeldoko bukan Kader Demokrat, jadi jelas bukan hanya masalah internal Demokrat," kata AHY.

Bahkan menurut AHY, segelintir kader dan mantan kader yang hadir i KLB sangat semangat berkat dukungan dari Moeldoko.

"Tidak mungkin punya semangat kalau tidak mendapat dukungan dari Moeldoko.

jadi bahwa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melakukan kesediannya menjadi Ketua Umum Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," kata AHY.

AHY mengklaim memiliki banyak bukti terkait keterlibatan Moeldoko dalam KLB ini.