Sempat Diajak Gabung Demokrat Moeldoko, Gatot Nurmantyo Buat Pengakuan Mengejutkan, AHY Breaksi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gejolak di tubuh Partai Demokrat nampaknya masih belum mereda.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) pun hari ini Minggu (7/3/2021) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dengan para petinggi Partai Demokrat di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Hal itu dilakukan untuk menyikapi adanya kudeta atau pengambil alihan posisi Ketum Partai Demokrat dari tangan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) tersebut

Pasalnya, saat ini Moeldoko telah terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa ( KLB ) Deli Serdang, Sumatera Utara yang digelar Jumat (5/3/2021) kemarin.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Kesaksian Karyawan Lihat Pria Lari Tanpa Busana, Korban Dibuat Tak Berdaya oleh Pacar di Penginapan

Baca juga: Pengakuan PSK Tasikmalaya : Mereka Pengin Sekali Sama Orang Hamil Kayak Saya

Pengakuan Gatot Nurmantyo

Disisi lain, ada pengakuan mengejutkan yang dilontarkan mantan Panglima TNI, Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo.

Mantan orang nomor satu di TNI itu mengaku sempat mendapat ajakan untuk gabung dalam KLB Partai Demokrta di

"Saya bilang siapa sih yang enggak mau partai besar, pengangkut Presiden segala macam. Ada juga yang datang ke saya. Saya bilang menarik juga," kata Gatot dalam kanal Youtube Bang Arief, Minggu (7/3/2021) melansir Tribunnews.com.

Gatot pun bertanya kepada orang yang menawarkan jabatan tersebut bagaimana mekanisme untuk naik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Nanti dibikin KLB. Terus (saya tanya) KLB bagaimana? Nanti kita ganti AHY dulu. Setelah mosi tidak percaya, AHY turun, lalu kita pemilihan, Bapak pasti deh (terpilih)," kata Gatot menirukan percakapan soal Ketum PD tersebut.

Baca juga: Misteri Gadis Bandung Tewas di Kamar Hotel Terungkap, Korban Masih SMA, Tato di Dada Jadi Petunjuk

Baca juga: Pengakuan Gadis 19 Tahun Bunuh Pacarnya di Kamar Penginapan, Aisyah: Aku Hamil Ditinggalkan

Gatot, yang aktif sebagai perwira tinggi TNI hingga menjabat Panglima di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, mempertanyakan apakah harus dia membalas jasa SBY dengan cara seperti itu.

"Saya membalasnya dengan mencongkel anaknya. Lalu nilai atau value apa yang saya berikan kepada anak saya? Itu dia anak enggak beradab tuh, sudah dijadilan KASAD, anaknya jabat malah digantiin, dia habisin yang lebih besar lagi," pungkas Gatot.

Reaksi AHY

Ketum Partai Demokrat, AHY bereaksi keras dengan langkah Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat dari tangannya.

Menurut AHY, Meoldoko tidak memiliki rasa cinta kepada Partai Demokrat.

Namun, hanya ambisinya saja untuk memiliki partai.

"Katanya KSP Moeldoko itu mencintai (Partai Demokrat) katanya. Ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki, yang jelas KSP Moeldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat," kata AHY saat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dengan para petinggi Partai Demokrat di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Minggu (7/3/2021).

AHY mengungkapkan, untuk membangun dan membesarkan partai perlu adanya rasa mencintai dari para anggota dan pengurus partainya.

Baca juga: Cerita Mamah Muda Dengar Jeritan Tengah Malam dari Balik Dinding, Terkejut Lihat Suami di Kamar Anak

Baca juga: Misteri Mayat Siswi SMA Dalam Plastik Sampah di Bogor, Pamit Belajar Pulang Diantar Mobil Jenazah

Hal tersebut yang kata AHY tidak terdapat dalam jiwa KSP Moeldoko yang dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Di sisi lain dia mengatakan, jika memang mencintai dan ingin memiliki partai tidak harus berteriak, cukup melakukan determinasi untuk membesarkan dan setiap kepada partai.

Hal itu kata AHY dia temukan dalam diri beberapa tokoh dan pengurus partai yang setia kepada kepengurusannya hingga saat ini.

"Mereka (para pengurus) adalah petarung yang sah mereka tidak selalu berteriak tetapi mempunyai kegigihan dan determinasi untuk terus membesarkan Partai Demokrat," tegasnya.

"Kami yang ada di sini tidak kemana-mana saat Demokrat terpuruk. Mereka mengatakan telah berkorban dan berjuang untuk Demokrat, padahal kenyataannya ketika kami berjuang mereka kemana," ungkap AHY.

Dalam Rapim yang digelar DPP Partai Demokrat hari ini turut dihadiri beberapa nama seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Mahkamah Partai Nachrowi Ramli, Wakil Ketua Umum sekaligus Pendiri Partai Febri Rumangkang hingga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Tanggapan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan sampai dengan saat ini pemerintah menganggap belum ada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

Menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi dari Partai Demokrat terkait KLB tersebut.

"Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi," kata Mahfud dalam keterangan video yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Sabtu (6/3/2021).

Namun demikian, kata Mahfud, pemerintah akan melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan tersebut.

Dalam UU tersebut, kata Mahfud, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital. 

Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang Medan, kata Mahfud, pemerintah tidak bicara sah dan tidak sah sekarang. 

Hal itu karena, kata Mahfud, bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu dan dengan demikian tidak ada masalah hukum.

"Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang sampai sekarang," kata Mahfud.

Mahfud melanjutkan, jika terjadi perkembangan baru nanti, misalnya dari kelompok yang menyatakan KLB di Deli Serdang melapor kepada pemerintah di antaranya terkait hasilnya baru pemerintah menilai.

"Nanti pemerintah akan memutuskan oh ini sah, ini tidak sah, dan seterusnya. Pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan hukum," kata Mahfud.

Baca juga: Kisah Gadis 18 Tahun Terjerumus Jadi PSK usai Orangtua Berpisah, Nekat Jual Diri Demi Bertahan Hidup

Baca juga: Misteri Kematian Gadis Muda di Kamar 421, Darah Berceceran di Lantai, Polisi Temukan Benda Kecil Ini

Mahfud menjelaskan jika ada masalah internal partai seperti yang terjadi di Partai Demokrat, pemerintah dihadapkan pada kesulitan untuk bersikap.

Namun demikian, kata Mahfud, pemerintah mendengar berbagai opini yang berkembang.

"Tapi secara hukum kan kita tidak bisa lalu menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada data dokumen di atas meja," kata Mahfud.

Mahfud mencontohkan, hal serupa juga terjadi pada tahun 2002 ketika Matori Abdul Jalil misalnya mengambil alih PKB dari kelompoknya Gus Dur.

Saat itu, kata dia, Presiden Megawati tidak bisa berbuat apa-apa, namun bukan tidak mau, karena ada Undang-Undang yang tidak boleh melarang orang berkumpul kecuali jelas menyatakan sesuatu yang dilarang oleh hukum. 

Sehingga, kata Mahfud, waktu itu Megawati juga membiarkannya hingga akhirnya Matori kalah di pengadilan.

"Pada zaman Pak SBY sama Pak SBY juga tidak melarang ketika misalnya ada dualisme PKB yang muncul di Parung dan di Ancol. Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa. Dibiarkan, serahkan pengadilan, kan begitu. Akhirnya pengadilan yang memutus. Jadi sama kita," kata Mahfud.

Mahfud berpesan dalam situasi konflik internal partai seharusnya partai itu sendiri yang harus solid.

"Pemerintah pun tidak boleh lho kalau ada orang internal lalu ribut lalu mau dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam jangan sampai pecah," kata Mahfud.

(TribunnewsBogor.com/Tribunnews.com)