Breaking News:

Gembleng Pemahaman Anti Korumsi, Perumda Pasar Pakuan Jaya Ikut Sosialisasi dari Kejari Kota Bogor

Prinsipnya kata Muzakkir,  Perumda PPJ sejalan dengan arahan Pemkot Bogor tentang pengelolaan BUMD yang baik dan transparan.

Ist
Jajaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya mendapat gemblengan sosialisasi anti korupsi yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Jajaran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya mendapat gemblengan sosialisasi anti korupsi yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Direktur Utama (Dirut) Perumda PPJ Kota Bogor, Muzakkir mengatakan bahwa Sosialisasi tersebut mengusung tema Good Corporate Governance Perumda PPJ Kota Bogor.

Prinsipnya kata Muzakkir,  Perumda PPJ sejalan dengan arahan Pemkot Bogor tentang pengelolaan BUMD yang baik dan transparan.

Pihaknya ingin diberikan masukan bagaimana menyelesaikan kasus hukum, ada problem dilapangan.

“Digelar seminar yang dipimpin oleh Kajari Kota Bogor, banyak mendapat masukan serta trobosan yang bisa dilakukan kedepan dengan meminta pendampingan dari Kejari Kota Bogor," ujarnya didampingi Dirum PPJ Jenal Abidin dan Dirops PPJ Deni Aribowo usai acara.

Muzakkir menjelaskan, dengan adanya pemahaman anti korupsi dari Kepala Kejari (Kajari) Kota Bogor Herri Hermanus Horo, jajaran direksi, pejabat serta karyawan mendapatkan ilmu baru. Sehingga direksi tidak salah langkah kedepannya.

Kemudian hal-hal lain persoalan hukum Kajari Kota Bogor sangat antusias membuka ruang berkomunikasi ataupun berkonsultasi dengan Kejari Kota Bogor.

“Itu yang penting bagi kami, seminar akan dilaksanakan satu tahun sekali tetapi untuk konsultasi bisa kapan saja dengan Kajari Kota Bogor ataupun Kasi Datun. Intinya acara ini membuka Pemahaman bagi Direksi, manager, asisten manager hingga kepala unit,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Bogor, Herri Hermanus Horo menyampaikan, tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara tertuang dalam pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Bunyinya yaitu dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.

“Ada juga dalam pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI: Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya," ujarnya.

Selain itu pada Pasal 24 Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dijelaskan juga  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

"Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ungkapnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Vivi Febrianti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved