Muncul Wacana Kongres Luar Biasa PKB, Ketua DPC Kota Bogor : Saya Belum Bisa Komentar Apapun

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Yudistira Wanne

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Munculnya wacana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih ditanggapi dingin oleh DPC PKB Kota Bogor.

Dikonfirmasi TribunnewsBogor.com, Bendahara DPC PKB Kota Bogor, Lusi enggan berkomentar lebih jauh perihal wacana KLB PKB,

Lusi mengatakan, untuk keterangan soal wacana KLB PKB yang sedang mencuat saat ini, menjadi ranah Ketua dan Sekretaris untuk menjelaskan.

Ia mengaku enggan melangkahi para pimpinan di DPC PKB Kota Bogor.

"Maaf, karena saya hanya sebagai bendahara mungkin sebaiknya minta statmentnya ke ketua atau sekertaris yang punya ranah untuk mewakili DPC Kota Bogor kali ya. Hatur nuhun," ujarnya saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com.

Hal senada dikatakan Ketua DPC PKB Kota Bogor, Dewi Fatimah.

Saat dikonfirmasi, Dewi Fatimah belum mau mengambil keputusan terkait desakan ratusan kader DPC PKB yang meminta untuk digelar KLB.

"Saya belum bisa komentar apapun," singkatnya.

Desakan KLB PKB

Seperti diberitakan sebelumnya, muncul kabar tak sedap dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Internal diisukan menghangat.

Wacana KLB PKB menyeruak ke publik.

Sejumlah petinggi PKB daerah klaim tak puas dengan kepemimpinan Muhaimin Iskandar.

KLB pun menyeruak ke permukaan.

Wacana KLB muncul tak lama setelah KLB Partai Demokrat.

Bagaimana nasib KLB atau muktamar luar biasa PKB? Akankah kandas seperti Demokrat.

Berikut liputannya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021) dari berbagai sumber:

Pelanggaran AD/ART?

Munculnya KLB PKB ditengarai karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu.

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC.

Setelah didengungkan oleh mantan Ketua DPC PKB Karawang Ahmad Zamakhsari alias Jimmy, kini mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Juanda turut menyuarakan hal yang sama.

Dia mengatakan, kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah terjadi pelanggaran AD/ART.

Mulai dari tidak adanya fungsi Dewan Syura dan Ketua DPC.

"Di PKB fungsi Dewan Syura sudah tidak ada dan sekarang fungsi Ketua DPC sudah tidak ada," kata Juanda saat dihubungi Tribunnews, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, dia mengatakan saat ini PKB telah keluar jalur dari khitahnya lantaran tidak ada demokrasi di internal PKB.

Dia menyebut saat ini PKB dikuasai oleh keluarga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Karena Cak Imin sdh lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Setelah Demokrat, Kini Muncul Wacana KLB PKB, Posisi Cak Imin Terancam?

Editor: Hasanudin Aco