ASN Kota Bogor yang Ingin Mudik Harus Punya Syarat Ini, Dedie Rachim: Bisa Jadi Pertimbangan

Pemerintah pusat sudah mengeluakan aturan larangan mudik bagi masyarakat terutama bagi Aparatur Sipil Negara

Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Yudhi Maulana
ILUSTRASI - Pemudik melintas Jalur Puncak, Kabupaten Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah pusat sudah mengeluakan aturan larangan mudik bagi masyarakat terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil WaliKota Bogor Dedie A Rachim mengatakan pihaknya melarang keras ASN yang mudik ke kampung halamannya lantaran kondisi pandemi.

Bahkan, pemkot Bogor tak segan memberikan sanksi bagi ASN yang nekat mudik.

"Ada sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang sudah di atur mulai dari teguran,lisan dan ringan," terang Dedie.

Kendati demikian, pemkot akan mempertimbangkan bahkan bisa saja mengizinkan ASN jika punya syarat ijin khusus.

"Beda ya kalau ada ijin khusus, tentu di pertimbangkan oleh kepada daerah," tegasnya.

- Target Besar Larangan Mudik.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta semua pihak mengikuti aturan larangan mudik termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga diminta mengikuti aturan larangan mudik

"Tidak ada pro dan kontra (aturan mudik) ya artinya kita mendukung, apalagi presiden sudah menetapkan bahwa cuti bersama itu hanya satu hari dan larangan mudik terutama khusus ASN kita juga sependapat dan sepakat untuk kita laksanakan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat," kata Dedie, Kamis (15/4/2021) di Balaikota.

Dedie mengatakan tujuan dukungan larangan mudik adalah karena ada target besar untuk memutus penyebaran Covid-19.

"Target besarnya kita tidak ingin adanya lonjakan kasus baru pasca libur lebaran," ujarnya.

Ia juga meminta semua pihak untuk patuh terhadap aturan tersebut.

Karena jika kasus kembali melonjak kata Drdir dapat menggagalkan upaya pemerintah daerah untuk mengadakan PTM (pembelajaran tatap muka) di bulan Juli mendatang.

"Jadi target besar kita adalah bagaimana bulan Juli itu anak-anak mulai masuk sekolah, nah kalau ternyata terjadi lonjakan kasus paska lebaran maka tentu akan mengacaukan rencana yang sudah dicanangkan," ujarnya.

Ia berharap agar seluruh masyarakat paham dan peduli bahwa tujuan dari larangan mudik untuk menekan semaksimal mungkin adanya lonjakan kasus baru paska libur lebaran nanti.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved