Breaking News:

Bima Arya Larang ASN di Kota Bogor Mudik Lebaran

Meski demikian ASN yang melakukan perjalanan dinas karena tugas masih diperbolehkan.

dokumetasi Diskominfo Kabupaten Bogor
Ilustrasi 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor resmi mengeluarkan aturan larangan mudik lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Aturan tersebut dituangkan dalam surat edaran pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota bogor dalam masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2021 dan sudah ditandatangani oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kota Bogor, Taufik mengatakan dalam surat tersebut ada beberapa point yang mengatur tentang pembatasan kegiatan keluar daerah atau mudik, dan pengajuan cuti.

Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan keluar daerah atau mudik pada periode tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Meski demikian ASN yang melakukan perjalanan dinas karena tugas masih diperbolehkan.

"Dikecualikan bagi pegawai ASN yang melakukan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan lebih dulu memperoleh surat tugas yang di tanda tanganani oleh kepala daerah," ujarnya Sabtu (17/4/2021).

Aturan larangan mudik itu juga dikecualikan bagi ASN yang harus melaksanakan perjalanan keluar daerah atau mudik dengan mendapat izin tertulis dari walikota.

Untuk ASN yang dikecualikan dan mendapat izin dari Wali Kota Bogor untuk pergi dinas ke luar kota diminta untuk tetap memperhatikan persyaratan dan aturan yang ada di daerah asal dan tujuan serta aturan dari pemerintah pusat.

"Bagi ASN yang dikecualikan dan mendapat izin dari walikota dalam melaksanakan tugas dan aktivitasnya tetap harus memperhatikan letak zonasi yang ditetapkan gugus tugas, memperhatikan aturan kebijakan pemerintah asal dan tujuan mebgenai pembatasan keluar masuk orang," ujarnya.

Selain itu kata Taufik di dalam surat edaran tersebut juga meminta agar ASN tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai aturan kementerian kesehatan.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Vivi Febrianti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved