Dukcapil Kemendagri Bakal Bantu Transgender Peroleh E-KTP

Bagi transgender yang pernah terdata dan punya KTP lama, kata Dirjen Zudan, Dukcapil akan melakukan verifikasikan data tersebut di database.

Editor: khairunnisa
TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika
ILUSTRASI E-KTP 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian dalam negeri (Kemendagri) membantu transgender memperoleh KTP elektronik.

Dirjen Dukcapil mengatakan setiap penduduk Warga Negara Indonesia berhak atas semua pelayanan publik dasar tanpa diskriminasi.

Hal ini juga berlaku bagi kaum transgender yang kerap dipandang sebagai warga marginal dan terpinggirkan dari pergaulan masyarakat.

"Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan," kata Zudan dalam rapat koordinasi virtual antara Perkumpulan Suara Kita dengan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh melalui aplikasi zoom di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Ditjen Dukcapil Kemendagri berkomitmen membantu memudahkan para transgender untuk mendapatkan mendapat dokumen kependudukan terutama KTP-el, kartu keluarga dan akta kelahiran.

Dirjen Zudan memberikan arahan bagi transgender yang sudah merekam data caranya, harus diverifikasi dengan nama asli dulu.

Pendataannya tidak harus semua ke Jakarta, bahkan di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil setempat.

"Termasuk untuk dibuatkan KTP-el sesuai dengan alamat asalnya," kata Dirjen Zudan.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo, banyak transgender tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK dan akta kelahiran.

Kondisi ini mempersulit mereka mengakses layanan publik lain, seperti bidang kesehatan untuk mengurus BPJS Kesehatan, mendapat bantuan sosial dan lainnya.

"Kawan-kawan transgender ini masih kerap menemui hambatan ketika mengurus layanan publik terutama terkait administrasi kependudukan. Mungkin karena miskin dan minder, malu, atau hambatan lainnya," kata Hartoyo.

Banyak transgender yang sulit mengurus pelayanan publik lain, seperti BPJS-Kes, atau sulit mendapat akses bansos.

Padahal banyak di antaranya yang hidup miskin sebagai pengamen dan profesi lainnya.

Sebagai tahap awal pihaknya sudah mengumpulkan data 112 transgender di Jabodetabek yang sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan untuk dibantu pengurusannya.

Baca juga: Pesan Pilu Serda Setyo Wawan Sebelum Gugur di KRI Nanggala : Saat Bertugas, Anggap Saya Sudah Mati

Baca juga: Karangan Bunga Ucapan Belasungkawa Berdatangan ke Rumah Letkol Laut Irfan Suri, Korban KRI Nanggala

Data tersebut mencakup nama asli (bukan nama panggilan), tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, dan nama bapak.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved