Breaking News:

BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota Ajak Berbagai Pihak Gaungkan Budaya Melindungi Masyarakat Pekerja

Dengan mengusung semboyan budaya melindungi masyarakat pekerja BPJS Ketenagakerjaan turut serta dalam mendukung Inpres 2 tahun 2021.

TribunnewsBogor.com/Yudistira Wanne
 Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor, Mias Muchtar (kiri) saat berbicara program RTW BPJS Ketenagakerjaan 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Ketenagakerjaan Bogor Kota mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang turut serta dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan mengusung semboyan budaya melindungi masyarakat pekerja BPJS Ketenagakerjaan turut serta dalam mendukung Inpres 2 tahun 2021.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota Mias Muchtar mengatakan dengan disahkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memastikan adanya perlindungan kepada seluruh tenaga kerja.

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, tiga Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

"Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK," katanya Jumat (30/4/201).

Saat disinggung mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota pada tahun 2021, Mias muchtar menyampaikannya ruang lingkup kepesertaan BPJAMSOTEK meliputi Pekerja Penerima Upah (PU), Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Jasa Kontruksi hingga Pekerja Non ASN.

Hal itu sebagaimana yang tercantum di dalam Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Saat ini kata Mias potensi yang ada di wilayah operasional Kantor Cabang Bogor Kota sebesar 301.468 pekerja  yang terdiri dari pekerja Non ASN sebanyak  8.469 pekerja, Pekerja PU sebanyak 110.776 pekerja, Pekerja BPU sebanyak 59.437 pekerja dan Pekerja Jasa Kontruksi sebanyak 122.786 pekerja.

"Dan yang baru mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih 20 % dari potensi yang ada," katanya.

Oleh karena itu pihaknya mengajak kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan menggaungkan budaya melindungi masyarakat pekerja sesuai dengan amanat UU Ketenagakerjaan.

"Sehingga tidak ada warga masyarakat miskin baru ketika tulang punggung dari keluarga mendapatkan resiko sosial ketenagakerjaan," katanya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved