DPRD Kota Bogor Minta Pembangunan Tak Hanya Dilakukan di Pusat Kota
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai rincian didalam RKPD 2022 Pemkot Bogor masih berfokus pada pembangunan di pusat kota saja.
Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor sudah menetapkan Rencana pembangunan infrastruktur untuk 2022 yang disampaikan dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor dalam rapat pembahasan RKPD 2022.
Namun DPRD Kota Bogor menyoroti bahwa pembangunan masih saja terpusat pada pusat Kota Bogor saja.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai rincian didalam RKPD 2022 Pemkot Bogor masih berfokus pada pembangunan di pusat kota saja.
Hal itu terlihat dengan adanya rencana pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di Baranangsiang, namun tidak dituangkan rencana pengentasan banjir di wilayah yang harus didukung dengan pembangunan infrastruktur.
"Konsentrasi Pemkot masih berupaya mengembangkan infrasturktur di pusat kota saja, sementara kita punya 68 kelurahan dari 6 kecamatan, seharusnya pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada pusat kota saja, tapi juga di wilayah lain," pungkasnya.
Atang menyebut bahwa pihaknya tidak akan bosan-bosan mengingatkan Pemkot Bogor agar sesegera mungkin menyelesaikan persoalan banjir.
Sebab menurutnya kenyamanan masyarakat untuk tinggal di Kota Bogor harus menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan dalam penyusunan RKPD.
"Dari pembahasan tahun lalu saya selalu mengatakan kalau kita harus meningkatkan kenyamanan dimasing-masing kelurahan, salah satunya dengan menyelesaikan permasalahan banjir. Banjir di Bogor Utara, Tanah Sareal dan wilayah lainnya, ini belum terlihat rencana penanganannya dari RKPD yang disampaikan oleh Pemkot ini," katanya.
Dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar juga ikut menyoroti soal perencanaan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya DPRD Kota Bogor pernah menyampaikan pertimbangan strategis untuk pembangunan jalan dan jembatan adalah beberapa infrasturktur yang berkaitan dengan nyawa manusia.
“Kita pernah menyepakati secara bertahap untuk mengurangi simpang sebidang antara jalan umum dan rel kereta, di tahun ini, untuk simpang Kebon Pedes sudah dianggarkan untuk DED dan rekayasa lalu lintas. Nah kita harapkan di tahun anggaran 2022 juga ada kelanjutannya definitive agar menjadi prioritas,” katanya.
Untuk simpang Kebon Pedes, menurut Karnain Pemkot Bogor memiliki dua opsi, yaitu pembangunan fly-over atau underpass.
