Heboh Curhat Warga Depok Ngaku Dana Bansos Dipotong Rp 50 Ribu, Pak RW Ungkap Pengakuan Begini

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Curhatan warga Depok di media sosial belakangan viral.

Pasalnya, curhatan tersebut berkenaan dengan dana bansos yang kabarnya dipotong oleh oknum perangkat RT/RW.

Isu tersebut sontak menjadi perbincangan hangat di linimasa.

Hingga akhirnya, pihak RT/RW di Depok memberikan klarifikasi.

Dilansir TribunnewsBogor.com, beberapa warga Depok curhat soal dugaan dana bansos dipotong.

Dalam akun Instagram @depok24jam, tampak warga memosting curhatan soal pemotongan dana bansos.

Baca juga: Bansos Tunai Rp 600 Ribu Cair, Ini Syarat yang Harus Disiapkan Keluarga Penerima Manfaat

Harusnya menerima dana bansos Rp 300.000, nyatanya harus dipotong sebesar Rp 50.000.

"Min, kemarin saya antar istri ambil bansos sebesar Rp 600.000. Tapi dipotong Rp 50.000 oleh mereka untuk beli bensin ambulance. Semua orang yang ambil bansos di sana langsung dipotong sebesar Rp 50.000 di RT 6, RW 5 Kelurahan Beji. Saksi banyak, saya tidak boleh merekam di sana," tulis akun tersebut pada Rabu (28/7/2021) siang.

Serupa dengan aduan tersebut, warga Depok lain juga mengurai curhatan yang sama.

Dalam unggahan di akun Instagram @infodepok_id, warga juga mengadu perihal adanya potongan dari dana bansos yang mereka terima.

Potongan tersebut pun nominalnya bervariasi mulai dari Rp 20 ribu, hingga Rp 50 ribu.

“Saudara saya sudah dapat Rp 600 ribu, dan ada potongan Rp 50 ribu perorang alasan untuk diberikan kepada kantor pos,” tulis salah seorang warganet di kolom komentar.

“Rp 20 ribu (potongan), buat upah capek katanya,” tulis warganet lainnya.

Kabar dana bansos di Depok dipotong oleh oknum RT/RW itu sontak ramai diperbincangkan.

Hingga akhirnya, pengurus RW desa yang disebutkan netizen itu pun memberikan penjelasan.

Baca juga: Viral Bocah Jualan Gorengan di Sukabumi, Gubernur Ridwan Kamil Langsung Gelontorkan Bantuan

Dikutip dari Wartakotalive, pengurus RW 05 Kelurahan Beji memberikan klarifikasi terkait isu pemotongam bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 50.000.

Kuseri, Ketua Kampung Tangguh Jaya sekaligus Ketua RW 05 Kuseri mengatakan, hal itu bukanlah potongan melainkan hasil kesepakatan dari para pengurus RT dan RW serta maupun pengurus Posko Siaga.

Didampingi para pengurus RT 06 RW 05, Kelurahan Beji, Kuseri mengatakan, pihaknya tidak melakukan pemotongan terhadap dana bansos yang digelontorkan kepada warga terdampak Covid-19.

Dalam video klarfisikasinya itu, Kuseri juga menjelaskan ke mana uang Rp 50.000 tersebut digunakan.

"Karena kita punya ambulance yang operasionalnya sangat padat, untuk segera diperbaiki karena turun mesin sehingga perlu biaya banyak. Maka kita sepakat untuk momen yang tepat ini untuk berdonasi," kata Kuseri seperti dikutip dari video klarifikasinya di akun Instagram @depok24jam, Rabu (28/7/2021).

Perbaikan mobil ambulance dikatakan Kuseri lantaran akinya harus diganti.

Selain itu, Rp 50.000 yang dikatakan warga dilakukan pemotongan terhadap bansos juga digunakan untuk persediaan kain kafan gratis bila terjadi bencana.

"Kita punya program yaitu kain kafan gratis kalau ada bencana, jadi, kita kasihkan gratis (kain kafan), itu adalah salah satu terobosan dari kami," papar Kuseri.

Baca juga: Pantau Vaksinasi Massal Partai Nasdem, Bima Arya : Capaian Kota Bogor Baru 30 Persen

Penjelasan ini ditegaskan kembali oleh Kuseri untuk meluruskan informasi yang viral di sosial media bahwa adanya pemotongan terhadap dana bansos yang diterima warga.

"Jadi, kita mengklarifikasi bahwasanya kita tidak memotong, kita mohon donasi untuk perbaikan ambulan dan kain kafan. Jadi, saya bertanggung jawab penuh terhadap pelaporan itu," tutur Kuseri.

Di video tersebut, Kuseri memerlihatkan ambulance yang dimiliki RW 005 yakni berupa mobil minibus bermerk Mazda yang berasal dari donasi warga.

"Ambulance ini dari warga, bukan bantuan dari pemerintah," tandas Kuseri.

Tanggapan Dinsos

Isu miring soal dana bansos dipotong oleh pengurus RW di Depok ditanggapi oleh dinas sosial.

Dilansir dari TribunJakarta, Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Usman Haliyana, menegaskan tidak ada potongan dengan dalih apapun terkait bantuan sosial tunai (BST) tersebut.

“Tidak boleh ada potongan apa pun, dengan dalih apa pun. Tidak dibenarkan. Melanggar aturan,” ujar Usman saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/7/2021).

Usman juga mengimbau pada seluruh masyarakat khususnya yang menerima bantuan sosial tunai tersebut, agar tidak memberikan uang potongan pada pihak manapun.

“Intinya, pemerintah tidak ada potongan apa pun. Jadi kalau ada pungutan apa pun, ya jangan dikasih,” pungkasnya.

(TribunnewsBogor, Wartakota, TribunJakarta)