Breaking News:

Cek Kondisi Jalan Amblas di Simpang Cilebut, Ketua DPRD Kota Bogor Minta Segera Dilakukan Perbaikan

Atang Trisnanto yang didampingi anggota DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar dan perwakilan dari Kementerian PUPR melihat tembok penahan tanah

Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto meninjau lokasi jalan amblas di Jalan Sholeh Iskandar Simpang Jalan Raya Cilebut, Selasa (31/8/2021) didampingi anggota DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar dan perwakilan dari Kementerian PUPR wilayah Jawa Barat. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto meninjau lokasi jalan amblas di Jalan Sholeh Iskandar Simpang Jalan Raya Cilebut, Selasa (31/8/2021).

Setiba dilokasi Atang Trisnanto yang didampingi anggota DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar dan perwakilan dari Kementerian PUPR melihat tembok penahan tanah yang berada di sebelah jalan.

Setelah itu Atang melihat ukuran jalan yang amblas dengan mengukur dengan meteran.

Disana dirinya melihat jaka penurunan tanah dari titik eksisting ke jalan amblas.

"Alhamdulillah saat ini kedatang tim PUPR Pusat, bersama Karnain dan Mardianto, sebenarnya ini sudah direncanakan dari beberapa tahun sebelumnya, namun, hari ini ada penurunan yang lebih tajam, sehingga harus dilakukan pengamanan, jalan yang paling pinggir, agar tidak terjadi korban," kata Atang Trisnanto yang juga politisi PKS.

Baca juga: Jalan Raya Menuju Simpang Cilebut Amblas, BPBD Kota Bogor: Khawatir Makan Korban Jika Dibiarkan

Kondisi jalan amblas di Jalan Sholeh Iskandar simpang Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, Selasa (31/8/2021)
Kondisi jalan amblas di Jalan Sholeh Iskandar simpang Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor, Selasa (31/8/2021) (TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho)

Selain penurunan tanah kata Atang secara kasat mata jika dilihat penyebabnya karena terjadi keretakan tanggul atau tembok penahan tanah.

Secara kewenanganan, kata Atang jalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

"Intinya, PUPR Pusat sudah turun tangan dan akan segera dilakukan langkah darurat, untuk penanganan sementara," ujarnya.

Dalam hal ini kata Atang DPRD Kota Bogor siap dan akan membantu Pemkot, berkoordinasi dengan pemerintah pusat (PUPR).

"Atau kami juga akan berkoordinasi dengan Komisi 5 DPR RI agar menjadi perhatian serius," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved