Breaking News:

Paripurna Berlangsung Alot, KUA-PPAS Anggaran 2022 Kabupaten Bogor Resmi Ditandatangani

Nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 ditandatangani

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Istimewa/ Pemkab Bogor
Nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bogor ditandatangi pada Rabu (1/9/2021) dinihari. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 ditandatangani pada Rabu (1/9/2021) dinihari di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bogor.

Rapat Paripurna Wakil Bupati Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor ini sempat berlangsung alot setelah dimulai sekitar pukul 22.00 WIB dan baru selesai sekitar pukul 00.30 WIB dinihari.

"Mengingat waktu mendekati pukul 00.00 WIB, hari ini masuk 31 Agustus 2021. Maka perkenankan kami menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto saat memimpin rapat.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menerangkan, sidang Paripurna ini merupakan rangkaian dari sidang Paripurna sebelumnya mengenai penyampaian KUA-PPAS tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti.

"Pokok materi Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 yakni fokus pada beberapa poin. Pertama pendapatan daerah tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 6,144 Trilyun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah Rp 3,54 Trilyun, dan pendapatan transfer sebesar Rp 3,9 Trilyun," terang Iwan.

Iwan Setiawan lebih lanjut menjelaskan, untuk Belanja Daerah anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 6,907 Trilyun.

Dengan rincian belanja operasi dan modal sebesar Rp 5,875 Trilyun, sektor pendidikan Rp 1,294 Trilyun, kesehatan Rp 1,453 Triliun, pemulihan ekonomi Rp 520,066 Milyar, jaring pengaman sosial Rp 49,079 Milyar, belanja tidak terduga Rp 105 Milyar, belanja transfer Rp 927,392 Milyar.

"Terdapat defisit belanja sebesar Rp 763,733 Milyar yang disebabkan oleh kebutuhan belanja daerah yang melampaui pendapatan daerah," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved