Breaking News:

Perbaikan Jalan Amblas di Simpang Cilebut Bogor Tunggu Respon Pusat, Dedie Beri Wanti-wanti

Maka dari itu kata Dedie, pihaknya juga sudah melakukan beberapa langkah, namun untuk sementara akan dibatasi tonase kendaraan yang melintas.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Ardhi Sanjaya
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
jalan amblas di Jalan Sholeh Iskandar Kota Bogor, tepatnya di Simpang menuju arah Jalan Raya Cilebut. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor terus melakukan upaya kordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan amblas di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, tepatnya di Simpang Underpass menuju arah Jalan Raya Cilebut.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan bahwa jalur tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga dirinya pun menyurati Balai Besar Jalan Nasional untuk dilakukan perbaikan.

"Kita nunggulah, sambil dorong percepatan balai besar merespon untuk perbaikan, kita tidak ingin setelah jadi bencana baru ditangani," ujarnya.

Maka dari itu kata Dedie, pihaknya juga sudah melakukan beberapa langkah, namun untuk sementara akan dibatasi tonase kendaraan yang melintas.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Pengawas Lapangan PPK 5.2 Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Kemen PUPR, Arimi Indira Suralena mengatakan, pihaknya akan melakukan survey dan pengujian lebih lanjut untuk dapat dicarikan penanganan yang tepat dari masalah penurunan jalan tersebut.

Indri menyebutkan, beberapa alternatif penanganan sementara yang mungkin dilakukan yaitu retak pada jalan ditutup dengan Asphalt Sealant agar air tidak masuk kedalam timbunan.

Bisa juga dengan pemasangan plat baja untuk membantu mengurangi beban dinding penahan tanah.

"Tim teknis kami akan melihat dan melakukan survey serta pengujian lebih lanjut untuk segera direncanakan penanganannya,” ujar Indri.

Sementara itu, sambung dia, terkait penanganan permanen hal itu sedang dalam pengajuan.

"Setelah ditinjau oleh tim teknis dari Kemen PUPR, rencananya penanganan permanen bisa dilaksanakan tahun ini atau pada 2022," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved