Breaking News:

Jelang Simulai PTM di Kota Bogor, DPRD Minta Dinkes dan Disdik Siapkan Sistem Penanggulangan

Endah meminta agar Dinkes Kota Bogor menyiapkan sedikitnya 10 persen kasur untuk pasien anak-anak.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Ardhi Sanjaya
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti saat menyampaikan permintaan agar Disdik dan Dinkes menyiapkan sistem penanggulangan. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor sedang menyiapkan rencana simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Bogor.

Rencananya Pemkot Bogor mulai menggelar simulasi PTM pada pekan kedua September 2021.

Meski baru sebatas simulasi, namun Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta agar Dinkes dan Disdik Kota Bogor mempersiapkan kebijakan secara matang.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti memberikan beberapa catatan sebelum dimulainya simulasi PTM.

Endah meminta agar Dinkes Kota Bogor menyiapkan sedikitnya 10 persen kasur untuk pasien anak-anak.

"Dikhawatirkan dengan adanya PTM ini akan terjadi lonjakan kasus positif, maka dari itu kami minta dinkes menyediakan bed khusus anak, dari 1140 bed yang ada, kami minta setidaknya 10 persen khusus anak, karena anak kan kebutuhannya khusus ya," kata Endah saat rapat antara Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan Dinkes dan Disdik Kota Bogor.

Selanjutnya Endah juga meminta data real vaksinasi anak dengan rentang usia 12 hingga 17 tahun.

"Lalu juga titik tekan kepada dinkes adalah vaksinasi anak 12-17 tahun. Saat ini memang sudah 60 persen dan kami minta pekan depan Dinkes menyerahkan data yang riil terkait vaksinasi anak ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Endah pun menyampaikan catatannya kepada Disdik Kota Bogor, dimana PTM yang akan dilakukan secara bertahap ini harus diperhatikan secara seksama terkait kesiapan sekolah.

Maka dari itu, ia meminta agar Disdik memberikan juklak dan juknis pelaksanaan PTM agar pihak DPRD bisa mengawasi secara tepat.

"Yang menjadi titik tekan kami di komisi IV adalah kita minta juklak dan juknis yang terbaru, yang sudah disesuaikan dengan revisi aturan inmendagri dan perwali terbaru. Kemaren disdik itu belum ada," ujarnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved